Pemerintah Didesak Bereskan Para Penerima Dana Pengaman HDG yang Nakal

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun anggaran 2012 telah menggelontorkan dana revolving (bergulir) untuk pengaman Harga Dasar Gabah (HDG) sebesar Rp 2,5 miliar, namun sampai saat ini belum tuntas dikembalikan oleh pihak koperasi maupun Usaha Dagang (UD) yang dipercaya sebagai pengelola hingga mencapai Rp 1,017 miliar.

Lantaran pengembalian dana yang belum tuntas dilakukan, berbuntut pada kesulitan pemerintah KSB untuk mengintervensi harga jual gabah petani yang saat ini sudah makin anjlok atau sebesar Rp 2.700 perkilo, sementara Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015 menegaskan bahwa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terhadap gabah sebesar Rp 3.700 perkilo.

Ketua komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik SE ME, kepada media ini mengaku telah menggelar rapat kerja dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) untuk meminta penjelasan terkait dengan dana HDG, termasuk meminta untuk mengambil langkah tegas, sehingga dana besar itu bisa segera dikembalikan.

“Komisi II sudah sangat tegas saat menggelar rapat kerja, dimana perlu ada langkah cepat dan tepat yang harus dilakukan pemerintah untuk mendapatkan kembali sisa dana HDG tersebut, karena anggaran itu sangat dibutuhkan untuk dipergunakan sebagai dana pengaman HDG,” ucap politisi muda Seteluk itu.

Pada kesempatan itu Aher sapaan akrab politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu, dalam menyikapi persoalan macet atau enggan dilakukan pengembalian oleh pihak penerima dana tersebut, pemerintah tidak boleh enggan atau takut mengambil sikap, karena dana itu sendiri bukan kecil dan posisi saat ini sangat dibutuhkan. “Apapun langkah yang akan dilakukan pemerintah kami mendukung, selama itu akan berujung pada pengembalian dana HDG,” timpalnya.

Dari data yang ada, kucuran dana sebesar 2,5 miliar kepada 6 koperasi dan 9 UD. Dari jumlah yang ada itu, ada 3 koperasi yang telah melunasi, masing-masing, KUD Tiu Bangkema, KUD Brang Rea dan KUD Kota Baru, sedangkan UD yang sudah lunas adalah, UD Bunga Tani, UD Dynar, UD Cahaya Berlian dan UD Ramdhani.

Sementara yang masih nunggak adalah, KSU Panser sebesar Rp 100 juta, KSU Olat Kapuri sebesar Rp 100 juta dan KSU Rizki Mandiri. Kemudian UD yang juga belum lunas adalah, UD Merta sebesar Rp 80 juta, UD Sarana Indah sebesar Rp 137 juta, UD Populer sebesar Rp 350 juta, UD Rizagistha sebesar Rp 75 juta dan UD Elsa Mandiri sebesar Rp 100 juta.

“Data tentang penerima yang belum lunas telah disampaikan kepada Bupati, dengan harapan dapat memberikan perintah kepada majelis TPTGR untuk segera menangani masalah tersebut, sehingga dana itu bisa segera dikembalikan dan dapat digunakan untuk pembelian gabah petani yang saat ini terjual dibawah HPP,” pungkasnya. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Doris: Ada kekuatan Sampir dalam Koalisi F1 Taliwang, KOBAR - Koalisi Pemuda Sampir (KPS) telah menetapkan…