Raperda Desa akan Disesuaikan dengan UU Desa

Muis: Sekdes bisa jadi Non PNS

Taliwang, KOBAR – Ada beberapa amanat Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang harus diimplementasikan oleh daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bergerak cepat untuk menyesuaikannya dengan cara melakukan revisi terhadap 9 Peraturan Daerah (Perda) yang berhubungan dengan pemerintah Desa.

Merasa memiliki kewajiban dan agar tidak tertinggal nantinya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) telah mempersiapkan draf untuk pembahasan kembali terhadap beberapa Perda yang sangat krusial di pemerintah Desa, namun belum bisa dipastikan, apakah bisa dibahas dan ditetapkan dalam waktu dekat ini.

“Ada 9 perda yang sedang kami susun drafnya untuk dibahas kembali. Perda yang dimaksud adalah, perda tentang Badan Perwakilan Desa (BPD), tentang Alokasi Dana Desa (ADD), tentang perangkat desa, termasuk tentang tata cara pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan kepala Desa (Kades),” tandas kabid Pemdes pada BPMPD, Abdul Muis S.Sos M.Si, yang ditemui media ini, di ruang kerjanya kemarin.

Muis juga mengakui bahwa ada beberapa hal mendasar yang tertera dalam UU Desa yang harus menjadi acuan tersebut, seperti masalah Sekretaris Desa (Sekdes), dimana ditegaskan bahwa sekdes adalah perangkat desa, jadi pengangkatannya dilakukan oleh Kades, sehingga bisa non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mengangkat sekdes dari PNS juga tidak dilarang, karena ada ruang bahwa PNS yang diangkat sebagai sekdes harus mendapat rekomendasi atau persetujuan dari Bupati. “Untuk regulasi pengangkatan sekdes akan tertuang dalam Perda atau Peraturan Bupati (Perbup) nantinya, hal itu belum menjadi pembahasan yang dilakukan BPMPD, karena masih menunggu aturan yang menjadi acuannya,” lanjutnya.

Pada kesempatan itu Muis juga mengakui bahwa sudah mulai muncul persepsi bahwa BPMPD mewakili Bupati KSB harus segera menarik seluruh sekdes yang berstatus PNS, agar para kades bisa mengangkat sekdes sendiri. “Dasar pemerintah untuk menarik PNS yang telah diangkat sebagai sekdes belum ada, meskipun dalam UU Desa membuka ruang tersebut, namun tekhnisnya yang sedang ditunggu sampai saat ini,” timpalnya.

Muis juga menyampaikan bahwa Desa yang belum memiliki sekdes sampai saat ini ada 4 desa, yaitu Desa Seminar Salit kecamatan Brang Rea, Desa Rempe kecamatan Seteluk, Desa Mataiyang Kecamatan Brang Ene dan Desa Kemuning kecamatan Sekongkang. Jabatan Sekdes pada beberapa desa itu dipercayakan kepada pelaksana tugas yang ditunjuk. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang konon dibangun dihajatkan…