Pilkada KSB Disuntik APBD Rp 9,350 Miliar

Taliwang, KOBAR – Pembahasan anggaran hibah untuk pegelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun 2015 sudah final dan telah ditetapkan oleh komisi II DPRD KSB.

Besar anggaran yang disetujui sebanyak Rp 9,350 miliar, dengan rincian penggunaannya, KPU KSB sebanyak Rp 7 miliar, kemudian Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebesar Rp 2 miliar dan untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bagi TNI/Polri diberikan sebesar Rp 350 juta.

Ketua komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, SE, ME, yang dikonfirmasi senin 8/12 kemarin mengatakan, pembahasan tentang anggaran untuk pelaksanaan pemilu tidak memakan waktu lama, karena anggota komisi II saat itu hanya ingin mendapatkan keterangan secara detail dari pemerintah yang mengajukan rancangan anggaran dan setelah mendengar keterangan, langsung menyetujui besaran anggaran yang diajukan.

Aher, sapaan politisi dari kecamatan Seteluk itu mengakui jika sempat mempertanyakan jumlah yang diajukan pihak KPU KSB yang mencapai angka Rp 16,63 miliar kepada tim pemerintah KSB saat itu, namun penjelasan yang disampaikan pemerintah, bahwa angka Rp 9,35 miliar dianggap cukup untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada mendatang. “Tidak ada yang dipangkas, karena komisi II punya semangat untuk mensukseskan Pilkada mendatang,” timpalnya.

Diingatkan Aher, komisi II biasanya tetap melakukan koreksi terhadap program atau sistem anggaran yang akan dihibahkan, namun untuk pembahasan dalam rangka mensukseskan pilkada tahun 2015 mendatang, justru tidak terlalu melakukan koreksi, namun lebih pada meminta penjelasan tekhnis kepada pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) tentang alasan menetapkan besarnya anggaran untuk para penyelenggara pemilu tersebut. “Yang kami tetapkan sesuai dengan jumlah yang diusulkan pemerintah, jadi tidak ada yang terkoreksi atau yang dipangkas anggarannya,” tegasnya.

Pada kesempatan itu Aher juga mengingatkan bahwa saat ini masih terjadi perselisihan soal mekanisme Pilkada, dimana opsi pemilihan langsung atau melalui DPRD , jadi kalau akhirnya nanti diputuskan pemilihan melalui DPRD, maka anggaran yang ditetapkan itu akan dikembalikan kepada daerah dan akan dibahas kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2015.

Jika anggaran yang ditetapkan juga dirasakan kurang, maka bisa saja akan terjadi penambahan anggaran pada APBDP tahun 2015, jadi peluang untuk diberikan penambahan tetap terbuka, mengingat pembahasan anggaran perubahan bisa dilakukan sampai tiga kali pembahasan. “Tidak perlu diperdebatkan dengan angka yang ada itu, karena peluang pembahasan masih terbuka,” terangnya. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
PT Wirata Karya Bakti (PTWKB) rupanya belum mengantongi ijin untuk memanfaatkan areal lokasi menuju pantai…