Taliwang, KOBAR – Sejumlah kelompok pemuda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan mendeklarasikan pendirian Institut Pemantau Parlemen (IPP) dengan mengusung visi mendorong terciptanya DPRD yang kuat, terbuka dan bertanggung jawab, melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan membawa DPRD lebih dekat dengan rakyat yang mereka wakili.
Salah seorang penggagas, Muhammad Rizal menyampaikan IPP memiliki misi mempromosikan budaya keterbukaan, membuat informasi DPRD transparan dan untuk mempermudah akses informasi parlemen. “IPP akan menjadi lembaga pengontrol di parlemen, termasuk akan mengontrol pelaksanaan pembangunan di tingkat eksekutif,” tegas Rizal.
Diingatkan Rizal, informasi DPRD adalah milik publik, maka DPRD harus memberlakukan langkah-langkah untuk menjamin partisipasi masyarakat secara inklusif sehingga memungkinkan pemantauan DPRD yang efektif, dan penuh semangat melindungi hak-hak melalui fungsi pengawasannya. DPRD juga harus memastikan bahwa warga negara memiliki jalur hukum untuk menegakkan hak mereka untuk mengakses informasi parlemen. DPRD memiliki tugas untuk mempromosikan pemahaman warga akan fungsi DPRD dan berbagi praktek yang baik dengan DPRD lain untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi.
Masih keterangan Rizal, DPRD harus mengadopsi kebijakan yang memastikan publikasi informasi DPRD secara proaktif, dan harus meninjau kebijakan ini secara berkala untuk mengambil keuntungan dari mengembangkan praktek-praktek yang baik. Informasi DPRD mencakup informasi tentang peran dan fungsi parlemen, dan informasi yang dihasilkan selama proses legislasi, penganggaran dan pengawasan, termasuk teks peraturan daerah yang diajukan dan perubahan, orang, agenda dan jadwal DPRD, catatan proses pleno dan komisi, informasi sejarah, dan semua informasi lain yang merupakan bagian dari catatan DPRD, seperti laporan yang dibuat untuk atau oleh DPRD. DPRD harus memberikan informasi tentang manajemen dan administrasi DPRD, staf DPRD, dan informasi anggaran DPRD yang komprehensif dan rinci. DPRD harus memberikan informasi tentang latar belakang, kegiatan, dan urusan anggota, termasuk informasi yang cukup bagi warga untuk membuat penilaian informasi tentang integritas dan kejujuran mereka, dan potensi konflik kepentingan.
Rizal juga mengatakan, DPRD harus menjamin informasi yang dapat diakses secara luas oleh semua warga secara non-diskriminatif melalui berbagai saluran. Akses fisik ke DPRD harus diberikan kepada semua warga dengan kebijakan jelas dan tersedia untuk umum untuk menjamin akses media dan pengamat. Informasi DPRD juga harus tersedia secara gratis dan memastikan bahwa informasi DPRD dimengerti oleh warga.(Kimt)
About The Author
Bagi
Trending di KOBARKSB.com
- 53
Taliwang, KOBAR - Sejumlah aset daerah yang masih mangkrak dan belum dimanfaatkan, menjadi perhatian serius para wakil rakyat di Bertong. Kinerja Pemerintah dipertanyakan, karena hingga saat ini, sejumlah rekomendasi mereka terkait sejumlah aset potensial yang dimiliki daerah tak kunjung bergeliat dan menjadi pundi bagi daerah. “DPRD melalui komisi teknis, dalam hal… - 52Taliwang, KOBAR - Pemberdayaan masyarakat miskin dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan melalui Kartu Pariri dan Bariri yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ingin ditelisik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KSB. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II, Abidin Nasar SP, kepada awak media ini, kemarin. Menurutnya, hal itu dilakukan pihaknya…
- 51Taliwang, KOBAR - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem, Moel Tiyardhi diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan Surat Keputusan (SK) bernomor 1248-SK/DPP-Nasdem/XI/2014. Untuk melaksanakan keberlanjutan partai, SK DPP yang ditanda tangani Surya Paloh sebagai ketua umum dan Patrice Rio Capella sebagai sekretaris jendral telah mengangkat H Darmawan sebagai pelaksana tugas ketua…
- 51Taliwang, KOBAR - Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan ditetapkan dalam sidang paripurna yang sedianya dilaksanakan pada selasa 30/9 (hari ini, red). Meskipun belum waktu penetapan, komposisi alat kelengkapan dewan sudah bisa diketahui. Informasi yang berhasil dihimpun media ini, komposisi untuk komisi I diketuai oleh Drs M Thamzil MM…
- 50Taliwang, KOBAR - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sudah mengambil ancang-ancang untuk memulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Dari rencana sementara, lembaga penyerap aspirasi ini memperkirakan akan memulai pembahasannya pada awal Nopember mendatang. “Kita sudah mulai rancang agenda persiapannya, mungkin kalau tidak ada halangan bulan depan RAPBD…
- 47Taliwang, KOBAR - Rencana penghapusan dana aspirasi dewan yang didengungkan pemerintahan baru kabupaten Sumbawa Barat telah menimbulkan persepsi beragam dari sejumlah kalangan. Rencana itu bahkan menjadi “Bola Liar”, terlebih lembaga legislatif itu ditengarai belum mampu menempatkan dana aspirasi selama ini dengan adil. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Sumbawa Barat, M Nasir ST,…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.
