);
06/04/2020

PORTAL BERITA KOBAR

kobarksb.com

Soal Pilkada Sumbawa, Perdebatan Para Elit Diminta Bahas Kepentingan Rakyat

Sumbawa, KOBAR – Terkait Dinamika Politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumbawa, Pengamat Hukum Universitas Samawa (UNSA) Dr. Lahmuddin Zuhri mengatakan, bahwa politik adalah seni dan cara pempengaruhi orang, termasuk kekuasaan adalah intrumentnya. Hanya saja, perdebatan elit sebaiknya di kerucutkan kepada persoalan yang dibutuhkan rakyat, dan bukan kepentingan kelompok.

“Kita ketahui bersama bahwa politik itu adalah seni. Dan cara mempengaruhi orang dan termasuk kekuasaan adalah instrumennya. Tapi, politik kekuasaan seharusnya berbicara soal masa depan rakyat, bukan yang remeh temeh, “ungkap Lahmuddin yang juga Dekan FH UNSA, saat dikonfirmasi media ini melalui telepon seluler, Senin (21/01) sore.

Menurutnya, bahwa percaturan politik Sumbawa ada dua hal yang menentukan yaitu, organisasi politik/partai politik dan tokoh politik/politis.

Baca Juga :  Bantuan Keuangan Parpol Harus Transparan

“Sehingga warna-warni kesejukan dan kesantunan dalam berpolitik sangat ditentukan oleh keduanya, yakni organisasi politik dan tokoh politik, “tegasnya.

Lanjutnya, konflik politik yang terjadi antara petahana dengan partainya seperti apa yang terlihat hari ini, hanya miskomunikasi antara tokoh politik dengan partai. Ini adalah hal yang biasa dalam dinamika politik terutama dinamika politik di Daerah menjelang pilkada.

Hanya saja, menurutnya, elit politik diminta tidak mencampur baurkan perdebatan soal konflik internal partai di ruang publik, apalagi mempersalahkan partai lain. Publik butuh kontestasi yang berkualitas, bukan hanya berdebat soal dapur partai. Masyarakat tidak butuh itu.

Baca Juga :  Dirut RSUP Manambai: Turis Rusia Bebas Corona

“Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menyatukan ritme kepentikan organisasi dengan kepentingan politisi (pribadi), atau sebaliknya memadukan ritme kepentingan politisi (pribadi) dengan kepentingan organisasi,” tandasnya.

Lahmuddin menerangkan, bahwa dinamika harus ada dalam politik ini. Ini bertujuan untuk konsilidasi dan solidaritas organisasi. Bahkan konflik harus diciptakan untuk menimbulkan dan menciptakan konsentrasi atau konsulidasi. Tapi, kata dia, hendaknya menyangkut hal yang lebih substansi. Misalnya, bagaimana bertarung konsep dan literasi soal masa depan Sumbawa lima tahun kedepan.

“Dari konflik ini akan terlihat mana loyalis sejati mana yang sekendar menjadi ikutan/penumpang gelap dalam politik,” timpalnya.

Sambungnya, konflik tokoh politisi dengan partai (organisasi) secara teori akan terjadi jika kepentingan tokoh tidak terakomosi dalam kepentingan organisasi.

Baca Juga :  Tambang Pasir Ilegal di Pantai Babar Kecamatan Lunyuk Kembali Terjadi

“Begitu juga sebaliknya, jika ada anggota, kader atau politisi yang tidak mampu melaksanakan garis dan program organisasi ini juga akan memicu konflik dalam politik,” terangnya.

Masih menurut Lahmuddin, disinilah dibutukan kejelihan dan ketangkasan dari tokoh politisi untuk melihat dan memanfaatkan dinamika politik yang ada, dan dapat memadukan antara kepentingan pribadi, kepentikan organisasi dan kepantingan masyararakat. Intinya, kepentingan masyarakat yang utama.

“Semoga dinamika dan konflik politik yang ada adalah untuk kepentingan tau dan tana samawa,” harapnya. (kdon)

Bagikan di:

KOMENTAR

Komentar