Taliwang, KOBAR – Sebanyak 385 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dipastikan diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui proses pengalihan Personil Prasarana Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D).
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat, Abdul Azis SH MH, mengatakan, pemindahan tersebut sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dimana terdapat pengalihan kewenangan urusan yang harus dilaksanakan dari Kabupaten/Kota yang dilimpahkan ke Provinsi dan Kementerian.
Sekda menjamin penyerahan P3D itu sesuai edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 100/1743/SJ, tanggal 11 Mei 2016, tentang percepatan penyelesaian inventaris P3D dilakukan tepat waktu. Proses pemindahan selanjutnya dilakukan dengan penandatanganan dokumen di hadapan Gubernur.
“Pemindahan disertai aset dan sarana prasarana serta dokumen pendukung yang selanjutnya efektif menjadi tanggungan Pemprov pada tanggal 1 Januari 2017,” ungkap Sekda.
Dari 385 ASN yang yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi tersebut, 335 orang diantaranya merupakan tenaga guru dan tenaga personil bidang pendidikan tingkat pendidikan menengah. Bahkan penyerahan ratusan guru dan tenaga pendidik tingkat pendidikan menengah itu sudah disepakati berdasarkan hasil rapat Sekda Provinsi NTB dengan Sekda Kabupaten/Kota se- NTB, belum lama ini di Mataram.
“Dalam rapat itu Pemerintah Provinsi menyetujui mengambil alih seluruh tenaga pendidik PNS dan non PNS di sekolah jenjang itu,” jelasnya.
Selain 335 orang tenaga guru dan tenaga personil bidang pendidikan tingkat pendidikan menengah, ada puluhan lagi ASN lingkup Pemkab Sumbawa Barat yang akan diserahkan, meliputi, 28 orang petugas penyuluh Kehutanan, Pertanian dan Kelautan, 9 orang personil dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), 2 orang tenaga sosial di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), 9 orang penyuluh KB serta 3 orang tenaga pengelola terminal tipe B.
Ditanya mengenai kesiapan penyerahan kewenangan tersebut, Sekda menyatakan tidak ada masalah. Bupati bahkan belum lama ini telah menandatangani penyerahan P3D-nya.
“Ya, semua proses dan persyaratan penyerahan kewenangan itu sudah tidak ada masalah,” tukasnya.
Seperti diketahui, penetapan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengharuskan Wali Kota dan Bupati menyerahkan data P3D paling lama 2 Oktober 2016. Dalam UU itu, Pemerintah kabupaten maupun kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Penyelenggaraan urusan pemerintah, khususnya perizinan di sektor Minerba hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja. (ktas)
About The Author
Bagi
Trending di KOBARKSB.com
- 60
Bupati: Setahun Sebagai Plt Bisa Jadi Bekal Taliwang, KOBAR - Abdul Azis SH MH, yang diprediksi banyak kalangan bakal unggul pada seleksi pimpinan tinggi pratama atas posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), akhirnya terbukti. Rabu, (24/8) kemarin, sosok yang sebelumnya dipercayakan menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekda ini, secara resmi dilantik… - 59Taliwang, KOBAR - Surat Keputusan (SK) terkait penetapan Sekda definitif Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), sayup-sayup dikabarkan telah ditanda tangani Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM. Sekda yang masih dirahasiakan namanya itu bahkan direncanakan akan dilantik beberapa hari kedepan. Kendati sempat dihembuskan bahwa pelantikan Sekda akan dilakukan sekitar tanggal 18-20 Agustus.…
- 54Teka-teki siapa yang akan menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai terjawab. Pasalnya, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM mengakui telah mengantongi tiga nama calon Sekda untuk ditetapkan menjadi satu yang terbaik. Tiga nama tersebut adalah kandidat dengan rangking teratas hasil seleksi yang dilakukan…
- 51“Apel Kebhinekaan Digelar di Mapolres” Taliwang, KOBAR - Merespon perkembangan lingkungan strategis baik pada tataran regional, Nasional maupun Global yang bergerak begitu cepat dan dinamis. Terutama yang berimplikasi pada aspek Keamanan dan Ketertiban. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama pihak Kepolisian Resort (Polres), TNI-AD, DPRD, SKPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh…
- 50Taliwang, KOBAR - Para Pengawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam beberapa hari ke depan akan menerima gaji berlipat. Pasalnya Pemerintah Daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk membayar gaji ke 14 dan gaji ke 13 termasuk gaji reguler. Kepala Dinas Pendapatan dan pengelolaan…
- 50Taliwang, KOBAR - Sejumlah perusahaan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbawa Barat pada tahun anggaran 2016 ini tidak lagi diberikan suntikan modal. Lantaran setelah dilakukan evaluasi, BUMD maupun perusahaan mitra pemerintah tersebut dinilai selalu tekor alias tidak menunjukkan perkembangan dalam mengelola modal yang digelontorkan pemerintah. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Mulai berlangganan untuk menerima artikel terbaru di email Anda.
