Tag Archives: pns

Sekdes PNS Bakal Ditarik Ke SKPD

muis 1

Taliwang, KOBAR – Seluruh Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan ditarik untuk kembali mengabdi pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), kecuali yang bersangkutan bersedia tetap menjadi sekdes dan mendapat persetujuan dari Bupati KSB, termasuk persetujuan dari Kepala Desa (Kades) tempat mengabdi.

Kepastian penarikan seluruh sekdes yang berstatus PNS tertuang dalam surat Bupati KSB bernomor 824/47/BK.Diklat/2015 perihal pengangkatan sekdes dari PNS. Dimana surat tersebut ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), agar segera melakukan pendataan. “Instruksi yang kami terima adalah menarik seluruh sekdes yang berstatus PNS,” kata kabid Pemdes, Abdul Muis S.Sos Msi, kepada media ini, Selasa 24/3, kemarin.

Pirin: Siap Berhenti PNS Demi Amanat Rakyat

SONY DSC

Taliwang, KOBAR – Pertaruhan besar bagi Sekda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr Ir W Musyafirin MM, dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, karena jabatan tertinggi dalam birokrasi pemerintahan itu akan dilepas, termasuk statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Konsekuensi itu harus diterima saat akan mendaftar sebagai kandidat Bupati KSB, karena dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 119 mengatakan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan wakil gubernur, Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

“Saya siap menerima konsekuensi yang diatur dalam UU tersebut, karena amanat rakyat KSB yang meminta saya untuk maju sebagai Bupati KSB adalah yang paling penting untuk diperhatikan, sehingga mundur sebagai sekda dan tidak lagi menyandang status PNS bukan masalah yang berat,” tegas kandidat Bupati KSB yang memiliki jargon F1 itu.

Wabup KSB: PNS Harus Netral, Jangan Ambil Resiko

Wabup 2

Taliwang, KOBAR – Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebenarnya tidak perlu diingatkan untuk bersikap netral atau tidak mendukung salah satu pasangan calon Bupati yang akan berlaga pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, karena perintah aturan kepegawaian untuk tidak berpolitik praktis sudah sangat jelas.

Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs H Mala Rahman, mengatakan bahwa tuduhan keterlibatan PNS dalam politik praktis tidak boleh asal, karena tidak bisa sekonyong-konyong dikatakan seorang PNS terlibat politik praktis, saat PNS bersangkutan mendatangi kediaman salah seorang calon peserta Pilkada, sebab bisa saja kedatangannya untuk keperluan lain, apalagi PNS dengan calon itu adalah keluarga.

PNS Wajib Netral, Mobilisasi PNS Dilarang UU ASN

SONY DSC

Malik: Belum ada Bakal Kandidat yang mengajukan Surat Mundur

Taliwang, KOBAR – Sejumlah Bakal calon Bupati dan bakal calon wakil bupati yang akan bertarung di Pilkada KSB bulan Desember mendatang didominasi oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga jelang deklarasi dan pendaftaran kandidat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bakal disibukkan oleh berkas surat pengunduran diri atau permohonan proses pensiun dini. Karena tidak berstatus sebagai PNS, adalah syarat mutlak untuk para kandidat.

Proses untuk mendapatkan status pensiun sudah jelas dalam peraturan kepegawaian, dimana tidak semua PNS bisa mengajukan permohonan untuk pensiun. “Untuk bisa diproses mendapatkan pensiun dini, yang bersangkutan harus sudah berumur 50 tahun dan masa kerja miniman 20 tahun, jika belum sampai pada syarat itu, maka tidak akan diproses permohonan pensiunnya,” tegas kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat), Abdul Malik Nurdin Msi, kemarin.

Pengaruh PNS “Pulang Kampung”, Dikes Akui Kekurangan Tenaga Kesehatan

dikes

Taliwang, KOBAR – Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H Tuwuh mengaku, saat ini jumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih kurang, terutama tenaga Apoteker dan petugas Laboratorium.

Beberapa puskesmas diakui hingga saat ini belum memiliki tenaga apoteker,  diantaranya  Puskesmas Jereweh dan Puskesmas Brang Ene. Selain itu, Puskesmas yang belum memiliki tenaga laboratorium diantaranya Puskesmas Poto Tano, Sekongkang dan Puskesmas Tongo. “Kalau di Puskesmas lainnya sudah ada, tinggal tiga Puskesmas itu saja yang belum memiliki tenaga Apoteker dan petugas Laboratorium,” ungkapnya.

BKP5K Masih Kekurangan Penyuluh Berstatus PNS

penyuluh

Taliwang, KOBAR – Salah satu cara untuk meningkatkan hasil produksi petani adalah menempatkan satu orang penyuluh di masing-masing desa. Hal itu sudah bisa dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), meskipun penyuluh yang ditempatkan adalah tenaga honorer pusat yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena sampai saat ini, Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) masih kekurangan penyuluh PNS.

Kepala BKP5K, Ir Mansyur Sofyan MM yang ditemui media ini dalam ruang kerjanya mengatakan, jumlah penyuluh secara keseluruhan sebanyak 82 orang, sementara yang berstatus PNS baru sebanyak 43 orang, sehingga tidak mungkin bisa ditempatkan di seluruh desa/kelurahan yang saat ini berjumlah 65 desa/kelurahan.