Tag Archives: pns

Mentang-mentang Puasa, ASN Boleh Malas Kerja?

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dituntut tetap menjaga mutu pelayanan bagi masyarakat, meski waktu kerja bagi aparatur pemerintahan selama bulan suci Ramadhan dikurangi. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap fokus terutama dalam menjaga kualitas dan mutu pelayanan publik. Jangan sampai karena adanya perubahan jadwal jam kerja, pelayanan justru tidak maksimal hingga dapat menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat. Puasa bukan menjadi alasan bagi ASN yang beragama Islam untuk menurunkan semangat kerjanya. Namun, justru harus lebih ditingkatkan dengan meningkatkan amal ibadah dan produktivitas kerja. Berpuasa tidak harus dijadikan alasan untuk bermalas-malasan atau lalai. Tetap menjaga produktivitas mutlak adanya, serta bekerja sesuai ketentuan jam kerja wajib hukumnya. Jangan mentang-mentang karena alasan berpuasa, lantas ASN bisa kerja seenaknya. Saatnya pimpinan daerah beserta inspektorat turun inspeksi mendadak (Sidak) selama ramadhan.**

Disiplin ASN di KSB Masih Buruk

Taliwang, KOBAR – Upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendisiplinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) nampaknya masih perlu usaha ekstra. Bagaimana tidak, meski Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) terus menggalakkan operasi penertiban izin keluar masuk pegawai di area Kemutar Telu Center (KTC), masih banyak pegawai yang tercatat tidak kembali saat waktu izin habis.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Sumbawa Barat, Agus Hadnan SPd, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Upaya penertiban yang dilakukan pihaknya belum menunjukkan penurunan pegawai yang tidak kembali saat waktu izin habis. Kebanyakan pegawai bahkan tidak kembali hingga jam kerja kantor selesai.

Bupati KSB: TKD Tetap Ada, Tapi Tidak Naik

firin

“Honorer Pun Akan Diperhatikan, Tapi Dana Aspirasi Tetap Dialihkan”

Taliwang, KOBAR – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dipastikan tetap masih bisa menikmati Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Para abdi negara ini masih tetap berhak menikmati pendapatan tambahan tersebut setiap bulannya. Dengan catatan, jumlah TKD yang diperoleh mereka tidak akan mengalami perubahan.

Hal ini disampaikan Bupati KSB, Dr Ir H W Musyafirin MM, Selasa (23/2), saat ditemui sejumlah Wartawan.

‘’Jadi sebenarnya tidak dihapus. TKD tetap ada, karena memang sudah ditetapkan di APBD. Tapi nilainya tidak naik,’’ katanya.

Kumpulkan Seluruh Pejabat, Bupati Sentil Buruknya Kinerja SKPD

Rapat Bupati

“Pegawai Berkinerja Buruk Akan Tergilas”

Taliwang, KOBAR – Gebrakan progresif pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Dr Ir H W Musyafirin MM – Fud  Syaifuddin ST, pasca Sertijab, Kamis (18/2) langsung ditunjukkan dengan menggelar rapat perdana. Duet pimpinan “Luar Biasa” ini bergerak cepat mengumpulkan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Camat, Lurah, Kepala Sekolah, dan seluruh Kepala Desa, di lantai III gedung Setda, Jum’at (19/2).

Dalam rapat tersebut, dibahas persoalan wajib yang harus dikerjakan, seperti permasalahan pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, dan pariwisata.

“Ada program lama yang sudah berjalan sehingga tinggal memperbaiki dan meneruskannya, tapi ada juga yang benar-benar baru yang juga penting harus dijalankan,” ucap Bupati.

Bongkar Dugaan PTT Siluman!

ptt fiktif

Kabar mengejutkan tentang adanya indikasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) siluman alias fiktif di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yang dibenarkan Penjabat Bupati Sumbawa Barat, DR Ir H Abdul Hakim MM, membuat publik terperanjat dan berspekulasi. Indikasi PTT fiktif itu dengan gejala seperti, keberadaannya yang tidak jelas, serta meski sudah mengundurkan diri tetapi masih terdapat dalam Data Kepegawaian. Anehnya, Indikasi itu sudah berlangsung cukup lama, tanpa ada pencegahan dan perbaikan, malah terkesan dibiarkan. Sejumlah pihak bahkan bertanya-tanya, bagaimana mungkin terjadi kesalahan seperti itu, jika tanpa ada maksud tertentu?.  Ataukah ini disengaja hanya untuk “mempreteli” keuangan daerah?. Jika ini sebuah kekeliruan, lalu dimana fungsi pengawasan?. Pemerintah KSB didesak untuk membongkar dan menuntaskan persoalan ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, agar praktik seperti ini tidak terulang di kemudian hari. **