Pengaruh Tambang Batu Hijau Bagi Sumbawa Barat Sulit Dibantah

“5,8% Penduduk KSB Hidup Dari Batu Hijau”

Taliwang, KOBAR – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) yang dulunya bernama PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) beberapa tahun sebelumnya telah menjadi tulang punggung kehidupan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bukan hanya sekedar mempekerjakan 4 ribuan lebih karyawan lokal dan non lokal, ribuan tenaga kerja lainnya terlibat dipekerjakan kontraktor, subkontraktor, hingga para penyedia jasa (Suplier) perusahaan penghasil emas dan tembaga tersebut. Kini, setelah perusahaan itu menetapkan kebijakan pensiun dini atas dalih efisiensi biaya operasional, seluruh mitra kerja hingga para penyedia jasa perusahaan itu turut “menceraikan” karyawannya. Teranyar Suplier penyedia jasa pengamanan (Nawakara, Security 911) dan Subkontraktor PT Trakindo bahkan dilaporkan telah mem-PHK ratusan karyawannya.

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial (Hiwas) Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Sumbawa Barat, Drs Zainuddin, tak menyangkal, berdasarkan koordinasi yang dilakukan pihaknya, Suplier dan perusahaan Subkontraktor itu mulai melakukan pemutusan hubungan kerja. Akibat dari kurangnya pekerjaan yang dilaksanakan, suplier Nawakara (Security 911) terpaksa harus mem-PHK sementara waktu 327 orang karyawannya.  Begitupun dengan PT Trakindo akibat dari hilangnya sebagian pekerjaan pokok dia area fit dan maintenance mau tidak mau harus mem-PHK sebanyak 200 orang karyawan.

“Kalau Suplier Nawakara ini menempuh kebijakan PHK untuk sementara waktu saja. Sesuai surat perjanjian bersama (PB) yang ditandatangani manajemen Suplier, karyawan yang di PHK sementara itu dipastikan akan dipanggil untuk dipekerjakan setelah pekerjaan benar-benar kembali normal. Managemen bahkan memberikan jaminan kebijakan PHK sementara hanya diberlakukan untuk satu bulan lamanya,” ungkapnya.

Saat ini, tak ada yang bisa menghalau management PTAMNT atas kebijakan mempensiunkan dini karyawannya. Dari 2.263 orang karyawan yang sebelumnya tercatat mengikuti kebijakan itu, sekitar 554 orang karyawan di pensiunkan pada tahap pertama ini (September-Desember). Oleh perusahaan, program ini akan terus bergulir ke tahap selanjutnya sampai dengan batas kuota yang telah ditetapkan sekitar 1.700 orang karyawan (setengah dari jumlah pekerja). Yang mencengangkan, dari ratusan karyawan yang akan dieksekusi tahap pertama tersebut, sekitar 36 persen merupakan karyawan lokal Sumbawa Barat, sisanya merupakan karyawan luar NTB.

Baik pemerintah daerah maupun dinas terkait mengaku tidak mengetahui secara jelas faktor yang melatarbelakangi para karyawan hingga hampir seluruhnya mengikuti  program itu. Meski sebelumnya rumor berkembang diduga dalam program itu pelaksanaannya sarat intimidasi dan indikasi lainnya, justru terbantahkan tatkala managemen perusahaan berkomitmen, bagi karyawan yang mengambil kebijakan itu akan mendapatkan semua hak-haknya sesuai aturan yang berlaku. Selain  juga memberikan dana tambahan lainnya.

“Yang kita ketahui program ini tidak ada unsur pemaksaan didalam pelaksanaannya (sukarela-red), sehingga segala yang berkaitan dengan hak-hak karyawan menjadi tanggungjawab perusahaan,” imbuh Zainuddin.

Belum tuntas membahas hal itu, angin segar berhembus kencang dimana sebuah perusahaan sub-kontraktor (PT Mac Mahon) berhasil menyusup masuk menjadi mitra kerja baru PTAMNT. Perusahaan yang konon “menyikut” hingga mengambil alih seluruh pekerjaan PT Trakindo ini bersedia menerima kembali karyawan yang diceraikan PTAMNT, tetapi lebih mengutamakan para karyawan yang memiliki pengalaman kerja di lokasi Mining. Artinya, bagi karyawan yang berada di departement lain tidak ada jaminan khusus apabila sudah mengambil program tersebut. Kalaupun diperkerjakan kembali, jumlahnya tidak lebih banyak dari jumlah karyawan yang dipensiunkan.

Program pensiun dini sendiri oleh management PTAMNT telah dilaksanakan sejak bulan Juni hingga 31 Juli 2017 lalu. Program dilaksanakan dalam rangka efisiensi biaya ditengah lesunya kegiatan penambangan di Batu Hijau. Perusahaan juga menganggap perlu melaksanakan kebijakan tersebut karena ingin mempertahankan operasional yang lebih efisien dan efektif secara jangka panjang. Apapun dalihnya, saat ini banyak pihak khawatir jika PTAMNT terus menerapkan efisiensi, rasionalisasi maupun sebutan lain yang menjadi alasan perusahaan. Selain pengangguran, dampaknya bisa sangat besar terhadap Kabupaten Sumbawa Barat. Apalagi Ekonomi daerah bumi Paleba itu selama ini sangat bergantung dari aktivitas pertambangan.

Menilik data Disnaker setempat, tenaga kerja lokal yang terlibat di PTAMNT hampir 1.800 orang, termasuk para kontraktor dan subkontraktor. Jika 1.800 karyawan itu masing-masing menghidupi empat orang (termasuk si karyawan) dalam keluarganya, maka ada sekitar 7.200 penduduk Sumbawa Barat  yang bergantung hidup dari operasi PTAMNT. Bandingkan dengan penduduk Sumbawa Barat berdasarkan sensus penduduk 2015 yang hanya 133.391 jiwa, itu berarti “sehat-tidaknya” PTAMNT  menentukan piring nasi 5,8 persen penduduk tersebut. Belum lagi sektor perekonomian lain yang juga hidup karena pertambangan.

Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik, Drs Manimbang Kahariady, mengatakan, pemerintah maupun lembaga legislatif selaku police maker (pembuat kebijakan) harus mengambil langkah cepat mencegah dampak sosial atas kebijakan perusahan tersebut. Karakteristik Sumbawa Barat yang sangat bergantung sektor pertambangan harus menjadi pelajaran. Ketika sektor itu tumbang, tak ada dukungan lokomotif ekonomi lain yang disiapkan.

“Di sini pentingnya peran UMKM (usaha mikro, kecil, menengah). Ketika sektor pertambangan menjadi primadona, pemerintah harus bergerak cepat membangun kesempatan kerja di sektor lain terutama UMKM,” tukasnya.

Sejauh ini, menurut mantan Ketua DPRD Sumbawa Barat periode 2004-2009 itu, pemerintah tidak mengedepankan upaya pencegahan. Masih menggunakan cara begitu ada masalah baru ditanggulangi. Pemerintah semestinya harus memetakan mereka yang akan segera menyandang status “tuna-kerja”. Jika sebagian besar mereka adalah operator alat berat, pemerintah bisa mengalihkan ke sektor padat karya. Begitupun pekerja-pekerja lainnya.

“Tempat asal pekerja juga dapat dipertimbangkan. Jika kebanyakan tenaga skill itu pendatang, langkah memulangkan ke daerah asal dapat diambil. Apalagi pekerja pendatang tidak memiliki fanatisme untuk tinggal di suatu daerah. Jika dipertahankan, dikhawatirkan terjadi disparitas sosial,” cetusnya.

Dampak sosial dari kebijakan program pensiun dini itu  juga tak boleh dipandang enteng. Bukan tidak mungkin, tak kunjung membaiknya kondisi perusahaan itu, membuat PHK di subkontraktor dan jasa lainnya semakin menjadi-jadi. Jika sudah demikian bukan tak mungkin Sumbawa Barat diambang tsunami pengangguran.

“Jadi memang harus cepat di address, karena kalau tidak bisa berlarut-larut. Paket kebijakan yang arahnya memberdayakan kembali yang sifatnya padat karya dan mempercepat reindustrialisasi, itu yang sangat penting,” demikian Manimbang. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Terminal Tana Mira Taliwang sebelumnya menjadi kebanggaan warga Sumbawa Barat. Tapi kini setelah…