Dana Partai Politik Bertambah, Pendidikan Politik Masyarakat Malah Jalan Di Tempat

Taliwang, KOBAR – Nominal dana bantuan Partai Politik (Parpol) yang setiap tahun dianggarkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada APBD terbilang cukup besar. Meski begitu, sejumlah partai politik yang memiliki kursi di DPRD terpantau masih sangat minim melakukan kegiatan pendidikan politik (Dikpol) di masyarakat.

“Sejauh ini kebanyakan masyarakat hanya tahu kegiatan Parpol yang sifatnya seremonial saja, seperti Musda, pelantikan dan kampanye saat Pileg. Banyak yang belum tahu terkait undang-undang politik dan masyarakat masih awam dengan sistem demokrasi yang ada,” kata kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Sumbawa Barat, Muhammad Saleh.

Kata dia, sebenarnya seluruh partai politik yang ada memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik kepada lapisan masyarakat, dengan materi-materi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.

“Iya bantuan parpol itu salah satunya agar parpol melakukan kegiatan dikpol di masyarakat,” imbuhnya.

Ia mengaku, pihaknya hanya berkewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap bantuan partai politik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Penggunaannya meliputi 60 persen untuk kegiatan pendidikan politik dan 40 persen untuk operasional Partai. Sementara, berdasarkan jumlah parpol yang memiliki kursi di DPRD dan menerima bantuan itu meliputi, PAN 3 kursi, Gerindra 3 kursi, PBB 3 kursi, PDIP 3 kursi, Demokrat 2 kursi, Hanura 2 kursi, PKPI 2 kursi, PKB 2 kursi, Golkar 2 kursi, PKS 1 kursi dan Nasdem 1 kursi.

“Besaran dana yang diberikan disesuaikan dengan jumlah kursi masing-masing di lembaga Legislatif.  Semakin banyak suara, dana bantuan tentu semakin besar pula,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini sesuai Peraturan Mendagri (Permendagri) mengharuskan laporan keuangan bantuan partai politik (parpol) diperiksa atau diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga diharapkan pengunaannya harus tepat sasaran yang dibuktikan dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ).

“Kalau ternyata penggunaanya bermasalah, maka bisa saja bantuan untuk tahun selanjutnya tidak digelontorkan lagi karena itu bagian dari syarat mutlak,” katanya.

Ia juga menyatakan soal telah ditetapkannya  kenaikan dana partai politik (Parpol) hingga mencapai Rp 1.000 per suara sah dapat memaksimalkan peran partai-partai politik untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Sehingga sudah pasti masyarakat mengharapkan agar fungsi Parpol semakin optimal dengan kenaikan dana tersebut, salah satunya untuk kaderisasi. Mengingat semakin banyak kader-kader berkualitas yang mampu dihasilkan partai. Maka kepercayaan masyarakat juga semakin tinggi terhadap keberadaan sebuah partai politik.

“Dengan dukungan dana yang terus bertambah, kita yakin akan berdampak pula pada semakin meningkatnya kecerdasan masyarakat dalam kehidupan politik melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan yang dilakukan partai. Apalagi bantuan dana Parpol itu sejatinya merupakan uang rakyat yang dikelola negara sehingga masyarakat harus bisa merasakan suatu manfaat yang lebih baik sebagai timbal baliknya,” pungkasnya. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Sejak PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT) menetapkan kebijakan pensiun dini atas dalih efisiensi biaya…