Pejabat Tak Boleh Abaikan LHKPN

Para pejabat di lingkup Pemkab Sumbawa Barat ditekankan agar dapat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara berkala, serta tidak mengabaikan Pengisian LHKPN. Itu ditegaskan Wakil Bupati, Fud Syaifuddin ST, mengingat tingkat kesadaran pejabat  dalam menyerahkan LHKPN masih sangat rendah. Kalau alasan tidak menyerahkan LHKPN karena tidak memahami tatacara dan teknis pengisian formulir, tidak semuanya bisa dibenarkan. Bisa jadi itu  karena memang tidak mau terbuka, transparan dan malas saja. Padahal sangat penting artinya bagi seluruh pejabat agar membuka dan melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki, baik harta bergerak maupun tidak, supaya bisa dilihat langsung oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi. Sebab penyelenggara negara yang taat pada azas-azas umum penyelenggaraan negara bisa terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta perbuatan tercela lainnya. Apalagi semua pejabat maupun penyelenggara negara tidak dilarang memiliki harta kekayaan, selama diperoleh melalui cara yang benar. Apapun itu, kepatuhan terhadap LHKPN menjadi bagian penting untuk meningkatkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik. LHKPN bisa menjadi instrument masyarakat mengenali ada tidaknya kejanggalan dalam kekayaan penyelenggara negara serta juga menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab di kalangan penyelenggara Negara. Bukankah bila sudah transparan dan bersih, maka dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Apalagi, LHKPN bertujuan untuk melindungi dari fitnah atas harta kekayaan yang dimiliki karena harta kekayaannya telah terdata. Berani jujur hebat! **

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Jumlah dokter spesialis yang minim menjadi masalah yang tak kunjung usai bagi pihak…