KPK Awasi Dana Bansos di Sumbawa Barat

“Penerima Akan Diumumkan Terbuka”

Taliwang, KOBAR – Selain berkoordinasi tentang rencana aksi pencegahan korupsi (Renaksi), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui koordinator supervisi Wilayah NTB meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk waspada terhadap pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos) yang dinilai sebagai area rawan korupsi.

“Ya, KPK juga meminta agar kita berhati-hati dan tidak main-main dengan dana Bansos. Penggunaan dana bansos  harus tepat sasaran dan bisa dipertanggung jawabkan,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat, Abdul Aziz SH MH.

Meski tak menyangkal dana Bansos yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun pihaknya tak ingin kecolongan dalam menggelontorkan Dana tersebut.  Pasalnya, jika tidak cermat, dampaknya akan cukup besar, terutama menyangkut masalah hukum. Apalagi, KPK sudah pernah mengeluarkan edaran yang meminta para kepala daerah untuk mengelola secara sunguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan.

“Untuk itu, rencana aksi kita di tahun 2018 mendatang  penyaluran dana bansos ini harus lebih terbuka dengan cara diumumkan. Nanti, nama penerima bantuan, alamat, nilai pengajuan, nilai realisasi, kegiatan, SKPD yang merekomendasi terpampang dengan jelas. Dengan begitu, masyarakat bisa langsung mengetahuinya,” jelasnya.

Dengan diumumkan secara terbuka, selain lembaga berwenang, masyarakat juga, tambah Aziz, bisa ikut melakukan pengawasan terhadap penyaluran Bansos. Dengan begitu potensi-potensi terjadinya penyimpangan baik dalam hal penyaluran maupun pengelolaannya bisa diantisipasi dan ditekan.

“Memang penyaluran Bansos selama ini masih sebatas kita SK-kan. Tapi tidak ada masalah  karena peruntukannya tepat sasaran,” bebernya.

Pengelolaan dana bansos sendiri sebenarnya sudah diatur pada Peraturan Menteri Dalan Negeri (Permendagri) 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 39 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

“Untuk itulah, agar dana Bansos itu benar-benar sampai ke tujuan atau dinikmati kalangan yang berhak, maka penetapan penerima serta penyalurannya harus jelas dan tentu saja tak boleh melanggar ketentuan,” tandas Abdul Aziz.

Ia menambahkan, bahwa menurut aturannya, hibah maupun bansos dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang. Prosedurnya dimulai dari calon penerima hibah/bansos menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah, untuk selanjutnya kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk mengevaluasi. Kepala daerah harus menerbitkan surat keputusan penetapan daftar nama penerima hibah/bansos, alamat penerima dan besarnya hibah/bansos dicantumkan dalam lampiran peraturan kepala daerah tentang penjabarannya. Begitu rapinya pengaturan hibah dan bansos yang dibuat dalam Permendagri itu, hingga KPK menyarankan kepada seluruh kepala daerah untuk menaati kedua peraturan tersebut dalam penyalurannya. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Aksi para predator seks anak kembali menghantui masyarakat. Mereka mencabuli atau menyodomi anak-anak…