Tak Boleh Ada Pungli di Sekolah

Tahun pendidikan telah memasuki tahun ajaran baru. Saat ini mulai dilakukan penerimaan siswa baru mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP/MTs dan tingkat SMA/MA/SMK. Dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) itu, Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, berpesan agar jangan ada pungutan macam-macam, sehingga tidak memberatkan masyarakat. Syarat-syarat yang dikeluarkan sekolah harus mudah dan tidak ada pungutan yang aneh-aneh. Sekolah hanya bisa meminta biaya yang wajib saja, sehingga kesempatan anak-anak untuk bisa bersekolah layak dan mendapatkan peningkatan pendidikan lebih besar. Prinsipnya, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak pernah melegalkan pihak sekolah untuk melakukan Pungli. Apalagi semua sekolah telah menerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) maupun dana bantuan pendidikan lainnya yang salah satu tujuan diberikan dana itu untuk pembebasan pungutan bagi seluruh peserta didik  terhadap biaya operasional sekolah. Bak gayung bersambut, Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) juga mewanti-wanti hal tersebut. Ini karena berdasarkan berbagai temuan yang dirangkum pihaknya pada setiap tahun proses PPDB selalu diwarnai berbagai persoalan termasuk pungli dengan modus beragam. Persoalan tersebut diawali dengan tidak konsistennya pemerintah daerah di NTB mengawal pelaksanaan Juknis terkait PPDB ini, sehingga berakibat terjadinya beberapa persoalan pelik di sektor pendidikan, seperti halnya membludaknya peserta didik baru dengan jumlah yang tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam juknis. Hal ini berdampak membengkaknya rombongan belajar (rombel) di banyak sekolah, yang pada akhirnya sangat mengganggu proses belajar. Akibat dari membengkaknya rombongan belajar itu, berdampak pula pada bertambahnya ruang belajar dan bermunculannya praktek pungutan pada peserta didik baru. Praktek pungutan yang tidak sesuai aturan tersebut terjadi dalam dua bentuk. Pertama saat pendaftaran ulang, dan terjadi setelah peserta didik baru telah diterima. Padahal sudah sangat jelas, sejumlah peraturan secara tegas melarang adanya pungutan dalam bentuk apapun dalam proses pendaftaran PPDB, pendaftaran ulang peserta didik baru, maupun setelah diterima. Karena setiap bentuk pungutan harus ada dasar hukumnya. **

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memastikan nilai anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan…