Pendapatan Daerah dari Parkir Rp 50 Juta Per Tahun

Taliwang, KOBAR – Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak parkir. Sejauh ini pendapatan di sektor itu masih di kisaran antara Rp 25 juta sampai Rp 50 juta per tahun.

“Belum seberapa, tetapi kita akan berupaya untuk meningkatkannya,” ungkap Kepala Bidang Pendapatan pada dinas DPPKD setempat, Nurullah BA.

Menurutnya, pajak yang harus dibayarkan oleh pengelola parkir dipatok sebesar 30 persen dari nilai pendapatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara pemberlakuannya ditujukan kepada pihak ketiga yang mengelola tempat parkir.

“Jadi harus bisa dibedakan antara  pajak parkir dan retribusi parkir,” ujarnya.

Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan retribusi parkir yakni parkir yang berada di tepi  jalan atau badan jalan. Untuk pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo). Sedangkan pajak parkir dipungut dari parkir yang berada di luar badan jalan atau di lahan milik pengusaha parkir itu sendiri.

“Ini yang membedakan antara pajak parkir dan retribusi parkir. Meskipun keduanya sama-sama merupakan sumber pendapatan asli daerah,” katanya.

Nurullah mengatakan, pihaknya tidak terlalu ketat dalam pengawasan pengelolaan parkir non jalan umum dan non fasilitas publik. Semua pengelolaan sepenuhnya diserahkan ke pihak pengelola parkir. Namun untuk pendapatannya, pihak pengelola wajib melakukan pembukuan sendiri dan melaporkan kepada pihaknya setiap bulannya.

“Memang pajak parkir merupakan jenis ‘self assessment’, yakni wajib pajak menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang,” katanya.

Di Sumbawa Barat, retribusi parkir tepi jalan umum sebenarnya memiliki potensi besar jika dikelola dengan sungguh-sungguh. Bayangkan saja, berapa banyak toko modern yang pengunjungnya menggunakan jasa parkir di tepi jalan.

“Tinggal dibenahi dan diperbaiki tata cara pengelolaannya saja. Dan ini kewenangan Dishubkominfo sepenuhnya,” demikian Nurullah. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
“Baru 4 dari 33 PJTKI Terdaftar Telah Berkantor” Taliwang, KOBAR - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan…