PJTKI Diwajibkan Miliki Kantor Cabang di KSB

“Baru 4 dari 33 PJTKI Terdaftar Telah Berkantor”

Taliwang, KOBAR – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan memberlakukan kebijakan yang mewajibkan semua Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di wilayah setempat untuk membuka kantor cabang resmi. Selain diyakini mampu mencegah maraknya TKI ilegal, juga akan mempermudah dalam melakukan pengawasan dan koordinasi dengan perusahaan PJTKI. Terutama jika TKI yang direkrut mengalami permasalahan, baik saat berada di penampungan maupun setelah berkerja di negara tujuan.

Kepala Disosnakertrans melalui Kepala Bidang Lattas dan Penempatan Tenaga Kerja, Taufik Hikmawan, mengaku selama ini kesulitan mengawasi pola kerja perusahaan penyalur TKI karena mereka hanya perekrutan dilakukan secara perseorangan, yang ditugaskan mencari orang yang mau bekerja di luar negeri.

“Setelah dapat, TKI langsung dibawa ke kantor pusatnya, baik yang berada di Kabupaten Sumbawa maupun pulau Lombok. Jadi kami sulit mengawasi kerja mereka,” ungkapnya.

Menurutnya, dari 33 perusahaan yang terdaftar, hanya 4 PJTKI saja yang memiliki kantor cabang resmi di Sumbawa Barat. Sebagian besar berkantor di Kabupaten Sumbawa dan pulau Lombok.

Selain  kendala pengawasan dan koodinasi, keberadaan kantor PJTKI di luar daerah itu juga tambah Taufik menyulitkan pihaknya dalam meminta Surat Perjanjian Kerja (SPK) TKI yang diberangkatkan. Padahal sudah menjadi keharusan PJTKI menyerahkan sendiri salinan SPK itu ke dinas teknis maupun pihak keluarga TKI.

“Jadi, kebijakan agar PJTKI membuka kantor perwakilan/cabang yang akan kita berlakukan itu tujuannya untuk lebih memudahkan pelayanan, baik terhadap TKI maupun keluarganya. Selama ini yang terjadi pemberangkatan TKI ditangani para sponsor PJTKI yang sebenarnya tidak memiliki legal standing sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” bebernya.

Tak hanya itu, kewajiban PJTKI untuk membuka kantor perwakilan itu juga tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap TKI asal KSB. Seperti setelah diberangkatkan ke negara tujuan dan mengalami permasalahan utamanya dengan besaran gaji, maka PJTKI yang memberangkatkan itu yang dimintai pertanggungjawabannya.

“Dengan upaya itu berbagai permasalahan yang dialami TKI dapat terselesaikan. Selain juga permasalahan yang timbul mulai dari tahapan perekrutan hingga penempatan ke negara tujuan,” imbuhnya.

Dilain soal, sejak beberapa bulan terakhir ini, Dinas terkait juga telah menerapkan aturan yang mewajibkan PJTKI untuk melakukan pra medical chech-up terhadap Calon TKI (CTKI) yang akan diberangkatkan di RSUD Asy-Syifa’ KSB. Aturan ini diberlakukan karena selama ini  PJTKI melakukannya di Kabupaten Sumbawa.

“Penerapan aturan itu telah memberikan konstribusi terhadap daerah. Bayangkan, setiap bulannya Calon TKI yang melakukan pra medical chek-up ini jumlahnya mencapai puluhan orang,” jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan, jumlah TKI asal Sumbawa Barat yang terdaftar di Disosnakertrans tercatat mencapai lebih dari 777 orang. Mereka terdaftar bekerja di negara Asia Tenggara meliputi Brunei, Singapura, Filipina dan Thailand. Ada juga diantaranya yang bekerja di negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Bagian Aset Sekretariat Daerah (Setda) Sumbawa Barat mengakui masih ada sejumlah aset tanah…