Masyarakat Diminta Gunakan Media Sosial Secara Bijak

Taliwang, KOBAR – Bagi segenap warga masyarakat yang kebiasaan ceplas-ceplos berceloteh di media sosial, kini harus berhati-hati. Pasalnya, penebar kebencian melalui berbagai media, termasuk media sosial, bisa diancam pidana sesuai yang diatur Undang-undang mengenai  Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2008. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam mengekspresikan diri terutama melalui media sosial yang kerap digunakan.

Kepala Dinas Hubkominfo melalui Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, Syaifullah SIP, mengatakan, pada tanggal 8 Oktober tahun 2015 lalu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai penanganan ujaran kebencian atau hate speech Nomor SE/06/X/2015. Surat tersebut ditanda tangani langsung oleh Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.

“Tafsiran dari SE tersebut, bahwa masyarakat jangan sampai semaunya saja mengekpresikan tanpa memikirkan nama baik orang lain. Mengingat, persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian baik nasional ataupun  internasional seiring meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM),” ungkapnya pada media ini, kemarin.

Ia menjelaskan, adapun bentuk ujaran kebencian yang disebutkan dalam Surat Edaran tersebut ialah, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Yaitu, Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut, Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Sedangkan aspek ujaran kebencian yang dijelaskan pada huruf (g) dalam SE itu menegaskan, bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk tidak menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek. Mulai dari suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difable hingga pada orientasi seksual.

“Jika menghujat atau dapat merugikan orang lain, bisa dipidanakan. Bahkan, bisa berujung ke penjara. Oleh karena itu, agar warga masyarakat cerdas menggunakan media. Media sosial bukan tempat untuk menghujat apalagi menjelekkan orang lain,” terang Syaifullah.

Menurutnya, Pencemaran nama atau penghinaan lewat sosial media telah menjadi fenomena yang marak terjadi di jejaring sosial dalam beberapa tahun belakangan ini. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pencemaran nama baik melalui jaringan internet dalam perkembangannya sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang mengkhawatirkan.

“Di berbagai daerah, hal ini banyak terjadi. Atas nama Pemkab Sumbawa Barat kami tidak menginginkan hal itu terjadi,” ujarnya.

Kedepannya, untuk mengatisipasi terjadinya pelanggaran UU ITE tersebut, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi mengenai penggunaan media sosial secara bijak. Baik mensosialisasikannya melalui media massa, media sosial dan juga memasang baliho pada titik-titik strategis.

“Sosialisasi ini akan terus digencarkan. Jika tidak diinformasikan, dikhawatirkan akan ada warga KSB yang dipidana gara-gara melanggar aturan. Kita ingin mengajak warga KSB berbicara santun dimana saja termasuk di media sosial,” pungkas Syaifullah. (ktas/kjon)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang juga mantan…