Polisi Akan Tindak Pelaku “Hate Speech”

Kapolres: Hati-hati Berujar di Sosmed

Taliwang, KOBAR – Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Andy Hermawan SIK, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan bijak dalam menggunakan atau memanfaatkan media sosial seperti facebook, twitter, dan lainnya. Statemen atau status yang diposting melalui media sosial itu tidak untuk menyinggung pihak tertentu, sehingga menimbulkan resiko hukum karena berisi ujaran kebencian kepada seseorang ataupun kelompok.

“Sudah ada Surat Edaran Kapolri tentang kasus yang tergolong dalam tindak pidana Hate Speech ini. Jika penyataan yang diposting di media sosial dapat menimbulkan konflik, kebencian, menimbulkan permusuhan, maka dapat diproses pidana,” katanya belum lama ini.

Polri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.  Sebelum Surat Edaran Hate Speech Kapolri terbit, ketentuan tentang larangan-larangan berujar kebencian seperti pencemaran nama baik, sebenarnya telah ada dan diatur dalam sejumlah aturan.

Perwira dengan dua melati dipundaknya itu, tak memungkiri jika pencemaran nama baik atau penghinaan, baik lewat sosial media telah menjadi fenomena yang marak terjadi di jejaring sosial dalam beberapa tahun belakangan ini. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.

“Pencemaran nama baik melalui jaringan internet ini dalam perkembangannya dikategorikan sebagai kejahatan,” timpalnya lagi.

Sebagian masyarakat memang menganggap bahwa itu hanyalah bentuk kebebasan berbicara yang merupakan Hak Asasi Manusia (HAM), tapi masyarakat yang lainnya justru melihat ini adalah sebuah bentuk provokasi atau pencemaran nama baik yang perlu dikenakan sanksi atau hukuman tertentu bagi pelakunya atau pelanggarnya.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut sebenarnya hukum lewat produk-produknya telah mengatur mengenai pencemaran nama baik lewat media sosial ini di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selanjutnya untuk mengusut berbagai informasi palsu di media sosial maupun online ini Kepolisian bahkan sudah membentuk tim cyber crime untuk menyelidiki pelaku penyebaran informasi. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Sumbawa Barat memastikan akan mengambil tindakan tegas jika…