Kepala Desa Dilarang Tertutup

Bupati: Para Kades Harus Taat UU KIP

Taliwang, KOBAR – Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, mengharapkan agar setiap kepala desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bisa memahami amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Peraturan Daerah KSB Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Badan Publik ke pemohon informasi publik.

“Kaitannya dengan pemerintah desa, karena kewajiban tersebut sudah diperjelas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dimana kepala desa berkewajiban memberikan informasi kepada warga desanya. Lalu, ada MoU Kemendes PDTT, dan Komisi Informasi Pusat sudah menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong keterbukaan Informasi Publik,” tutur Bupati, saat membuka acara Workshop Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pembentukan PPID Desa, Rabu (28/9), yang dihadiri Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan PPID Utama Provinsi NTB, diikuti oleh seluruh kepala desa se-KSB, Dinas Hubkominfo Sumbawa Barat, dan BPMPD KSB.

Dalam acara yang diinisiasi oleh PPID Utama KSB, Bagian Humas dan Protokol KSB ini, Bupati menyatakan, dengan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut, maka permintaan dan pengelolaan informasi memiliki prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Hak untuk tahu juga disertai dengan tanggung jawab atas pengelolaan informasi yang sesuai prosedur dan semangat Keterbukaan Informasi Publik.

“Kepala desa merupakan agen dan corong utama di desa dalam pelayanan ke masyarakat, menjadi penyambung ide dan pikiran kepala daerah. Jadi, marilah berkontribusi untuk pengelolaan informasi yang benar dan bertanggung jawab, tidak menjadi provokator atau penyulut informasi yang belum tentu benar,” imbuhnya.

Dalam peranannya, sambung Bupati, Keterbukaan Informasi Publik bagi Badan Publik seperti Pemeritahan Desa adalah sebuah kewajiban. Aparat Desa dalam hal ini Kepala Desa didorong untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat desa yang dipimpinnya.

“Setidaknya ada empat kewajiban yang harus dilaksanakan badan publik dalam hal ini pemerintah desa, terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik ini, meliputi mengumumkan informasi publik secara berkala, menyediakan informasi setiap saat, membentuk PPID, menyusun SOP, dan menerapkan SOP,” tandas Bupati.

Untuk diketahui, bahwa workshop tersebut dilaksanakan dengan tujuan, untuk membekali para kades agar senantiasa meningkatkan kapasitasnya sebagai pemimpin aparatur di tingkat desa, mulai dari sikap bela negara, pembuatan RPJM Desa, membangun masyarakat desa, mengembangkan BUM Desa, pertanggungjawaban keuangan desa dan soal Keterbukaan Informasi Publik. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
“Baru Rp 338 M dari Rp 1,172 T” Taliwang, KOBAR - Hingga  akhir Agustus lalu, dilaporkan bahwa…