Adi Sasono, Indonesia’s Most Dangerous Man

Adi Sasono berpulang di hari Sabtu 13 Agustus 2016 sore, empat hari menjelang negeri ini merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Lelaki asal Pekalongan ini wafat di usia 73 bersama gagasan yang tak pernah ia tanggalkan sepanjang hidupnya: ekonomi kerakyatan, gagasan yang pernah menggelisahkan para konglomerat.

Hidup lelaki ini sungguh lengkap, takkan termuat dalam sehelai dua helai kertas tulisan. Jejaknya terentang di dunia pergerakan mahasiswa, LSM, koperasi, birokrasi, juga politik.

Ia mengawali jejaknya di pergerakan nirlaba dengan mendirikan Humaika (Himpunan Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan) di tahun 1976. Lembaga ini ia dirikan bersama para istri pahlawan seperti almarhumah Ny. Ahmad Yani, Ny. Nani Yamin, Ny. Yos Sudarso dan Ny. Wahid Hasyim. Kegiatannya: menyantuni para narapidana dan tahanan politik yang dituduh terlibat PKI. Sebuah langkah kontroversial mengingat semasa mahasiswa, bekas Ketua Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 1965 ini dikenal sangat anti PKI.

Adi juga pernah menjadi Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, lalu menjadi Ketua Umum menggantikan BJ Habibie. Saat Orde Baru tumbang, tiba-tiba Adi masuk ke Golkar dan langsung menjadi salah seorang ketua. Tapi ia menolak ketika ditunjuk jadi juru kampanye partai menghadapi Pemilu 1999. Ia juga tidak pernah menghadiri rapat-rapat partai. “Saya ke Golkar hanya untuk mengganjal tentara,” katanya, suatu ketika. Dalam musyawarah nasional luar biasa Golkar, Juli 1998, Jenderal Purnawirawan Edi Sudradjat memang bersaing dengan Akbar Tanjung memperebutkan kursi ketua umum.

Nah, ketika Habibie naik ke tampuk kepresidenan, Adi Sasono pun masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah.

Dalam jabatannya yang mentereng itu, Adi Sasono kemudian memperlihatkan sepak terjang yang menggiriskan sebagai pengemban fanatik faham ekonomi kerakyatan. Baru beberapa hari dilantik, ia langsung meminta dana Rp 23 triliun untuk pengembangan koperasi dan usaha kecil. Permintaan Adi ditentang oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Ginandjar Kartasasmita, yang kemudian menimbulkan isu adanya friksi di kabinet. Akhirnya, pemerintah menyetujui dana Rp 10,8 triliun untuk kredit bersubsidi bunga untuk usaha kecil, menengah dan koperasi.

Ia juga menggantikan jaringan distribusi bahan pokok yang telah mapan, para konglomerat keturunan Cina, dengan jaringan koperasi. Yang paling menjadi perhatian adalah gagasan Adi Sasono soal redistribusi aset konglomerat bermasalah. “Kita tidak akan membiarkan sebuah negeri, di mana ada orang yang diberi hak penguasaan hutan (HPH) untuk 3,6 juta hektar, atau seluas kerajaan Inggris Raya, ketika orang Dayak yang mencuri kayu ditangkap karena dituduh menjadi penebang liar,” katanya.

Gagasannya yang radikal ini, kontan menyulut kontroversi baru. Majalah terbitan Hongkong, Far Eastern Economic Review edisi 3 Desember 1998, menerakan label “Indonesia’s most dangerous man”, manusia paling berbahaya, kepada Adi Sasono. Ia juga dituduh sebagai pejabat anti-konglomerat, sekaligus anti-Cina. Majalah itu menyebut kebijakan Adi Sasono akan menakutkan investor dan secara politik akan meningkatkan sentimen rasial dan agama. Pendeknya, ia dilukiskan sebagai sosok yang menyeramkan.

Belum tuntas benar misi Adi Sasono ketika Habibie gagal memperpanjang kekuasaannya. Habibie surut langkah, surut pula Adi dari kabinet. Ia kembali ke habitatnya yang lama, dunia LSM.

Pada bulan Desember 1999, bersama para bekas menteri seperti Harmoko, Syarwan Hamid, Ryaas Rasyid, Tuti Alawiyah, dan Soleh Solahuddin, ia membentuk Perhimpunan Indonesia Bangkit yang berkantor di kawasan Menteng, Jakarta.

Di LSM, Adi toh tak lepas dari isu. Dalam sebuah rapat kabinet, Badan Intelijen Negara menyebut nama Adi Sasono, di samping Wiranto, Eros Jarot dan Fuad Bawazier, sebagai biang penggerak demonstrasi mahasiswa menentang kenaikan harga bahan bakar, tarif listrik dan telepon. Kendati mengaku tidak terganggu, Adi tentu saja membantah. “Saya sudah tanya Kepala BIN. Tapi beliau merasa tidak pernah mengucapkan tuduhan (kepada saya) itu,” kata Adi.

Begitulah. Sepekan sebelum Pemilihan Umum 1999, tiba-tiba wajahnya terpampang sehalaman penuh di Harian Kompas. Iklan bertarif seratus juta itu menampilkan Adi yang berpeci, berjas dan dasi, dengan senyum dan lambaian tangan kanan. “Adi Sasono: Bapak Rakyat, Presidenku” tercetak besar-besar, disertai ajakan memilih Partai Daulat Rakyat. Iklan itu, sekaligus menandai berpalingnya Adi Sasono dari Golkar. Tapi PDR ternyata gagal di Pemilu 1999. Partai ini hanya meraih satu kursi di DPR.

Adi Sasono kemudian memilih jalan sendiri. Kali ini lebih tegas: ia mendirikan partai baru, Partai Merdeka. Pengurus partainya dari kalangan orang-orang muda lembaga swadaya masyarakat, koperasi, pengusaha dan para aktivis mahasiswa pada zamannya. Modal awal hanya untuk sewa kantor, sebuah bangunan ruko empat lantai tanpa lift di Jalan Majapahit, Jakarta. Selebihnya adalah iuran anggota sebesar tujuh ribu rupiah setiap tahun. “Bisa dibilang ini partai dengan politik retail,” katanya

Praktis, jualan partai di ajang pemilihan umum hanya figur Adi Sasono dan dagangan lama yang sudah puluhan tahun diusungnya: ekonomi kerakyatan. “Tidak bisa lagi hidup dengan kata-kata,” katanya. Dan seperti kita tahu, partai ini gagal. Adi Sasono pun tak berhasil menggapai cita-cita besarnya mewujudkan gagasan ekonomi kerakyatan yang menakutkan para pengusaha besar itu.

Selamat jalan Adi Sasono.

– Tomi Lebang, Jurnalis Senior Indonesia, Jakarta, 14 Agustus 2016.

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Setidaknya ada lima desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinyatakan mengalami krisis air…