8 Perda KSB Dibatalkan

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan ribuan Perda bermasalah bukanlah isapan jempol. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menyatakan, telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang menghambat investasi serta  kemudahan berusaha di daerah. Ternyata, menurut rilis Kementerian Dalam Negeri, 4 Perda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan telah dibatalkan. Diantaranya; Perda No 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Perda No 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, Perda No 27 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat No 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi dan Perda No 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB bahkan dikabarkan telah membatalkan 4 Perda lainnya, karena pemberlakuannya bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. 4 Perda itu adalah; Perda tentang komisi pertambangan, Perda retribusi menara telekomunikasi, Perda komisi pengadaan barang dan jasa serta Perda kewenangan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah otonom yang mengatur mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diatur dengan peraturan pemerintah. Persoalannya sekarang, apakah sejumlah Perda yang telah dibatalkan tersebut masih diberlakukan atau tidak?. Dan adakah langkah hukum yang dilakukan Pemkab Sumbawa Barat?. Masyarakat berhak tahu!. **

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Sebanyak 5.000 hektar lahan pertanian di bumi pariri lema bariri dipastikan akan mendapatkan…