Pejabat Daerah Wajib Lapor Harta Kekayaan

Pemerintah Pusat melalui KemenPAN-RB telah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Hanya saja, dari 485 orang pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), baru sebagiannya saja yang telah menyerahkan laporan tersebut. Padahal kebijakan itu diambil sebagai langkah pencegahan dini terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan bentuk transparansi ASN, serta penguatan integritas aparatur. Tidak hanya itu, pelaporan LHKASN ini menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana tingkat kedisiplinan pegawai. Sehingga jangan heran jika disiplin pegawai dalam pelaporan LHKASN termasuk LHKPN akan menjadi penilaian pejabat yang nantinya akan mendapatkan promosi jabatan dalam pelaksanaan mutasi mendatang. Begitupun sebaliknya, bagi ASN yang belum menyerahkannya, akan dikenakan sanksi bahkan tidak menutup kemungkinan akan dinon-jobkan. Sebagai ASN yang taat, sudah sepantasnya menjalankan kewajibannya untuk menyerahkan LHKPN maupun LHKASN tepat waktu. Selama harta kekayaan itu diperoleh lewat jalan yang benar, kenapa mesti takut untuk melaporkannya?. **

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Wakil Bupati KSB: 18 Agustus Tim Kementerian Akan Terjun Ke Lapangan Taliwang, KOBAR - Kehadiran Direktur…