Rp 18 Miliar Siap Dikucurkan Untuk Pembebasan Lahan Milik Daerah

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2016 ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18 Miliar untuk membebaskan lahan yang diatasnya akan berdiri bangunan milik daerah.

Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Sekretariat Daerah (Setda) setempat, M Endang Arianto SSos, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, dari dana itu, ada sekitar puluhan hektar lebih lahan yang harus dituntaskan pembayarannya.

“Lahan-lahan yang dibebaskan itu milik warga sehingga harus dituntaskan pembayarannya agar tidak menjadi sengketa,” ungkapnya.

Lahan atau tanah  yang  akan diselesaikan pembayarannya itu diantaranya, lahan untuk pembangunan jalan raya baru sepanjang 3 KM dari simpang Hotel Grand Royal Taliwang menuju Kelurahan Telaga Bertong Taliwang.

“Untuk pembebasan lahan pembangunan jalan baru itu, anggaran yang disediakan mencapai Rp 6 Miliar,” bebernya.

Selain itu, anggaran yang telah disediakan juga untuk pembayaran lahan Rumah Apung di Desa Labuan Lalar Taliwang yang belakangan ini menarik perhatian publik. Pembayaran lahan tersebut dalam waktu dekat ini akan dituntaskan, sehingga rumah apung yang telah rampung pembangunannya akhir Desember 2015 lalu segera ditempati oleh warga yang berhak menerimanya.

“Anggaran yang  disiapkan pemerintah juga untuk menyelesaikan pembayaran pengadaan lahan pendirian Mako Kodim, Mako Brimob, perluasan lokasi Paralayang di Desa Mantar Poto Tano, Polsek Brang Ene, Polsek Poto Tano, Polisi Perairan dan Laut, jembatan Bakat Monte-Lamuntet dan  RPH Desa Batu Putih,” terangnya.

Dalam proses pembebasan hingga memutuskan pembayaran lahan-lahan tersebut sambung Endang, pemerintah tidak sendirian. Tetapi  didampingi oleh lembaga independen yang mendapat rekomendasi ijin dari kementerian keuangan maupun kementerian agraria.  Lahan baru bisa dibayar ketika lembaga itu telah mengeluarkan keputusan.

“Jadi, tidak serta merta, meski ada uang tersedia dan harganya cocok, lahan tak bisa langsung dibayar. Karena mereka yang merekomendasikan harga pantas dan harga cocok lahan,” timpalnya.

Untuk itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt Kabag Humas dan Protokol Setda setempat  itu  berharap agar pemilik lahan bersabar. Ia berjanji akan segera menyelesaikannya sebagai sebuah kewajiban dan tanggungjawab pemerintah.

“Kita sudah menginventarisir nama-nama warga pemilik lahan. Insya Allah, dalam waktu dekat ini semuanya diselesaikan,” tandasnya. (ktas/kjon)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Fud: BK-Diklat Diminta Awasi Secara Ketat Taliwang, KOBAR - Sanksi tegas dipastikan akan diberikan kepada aparatur…