ADD di KSB Tembus Rp 60 Miliar

Taliwang, KOBAR – Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, mengingatkan para kepala desa (Kades) di daerahnya agar berhati-hati dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Menurutnya, di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terdapat 57 desa, jika besaran dana ADD itu dibagikan ke setiap desa, maka masing-masing desa akan mendapatkan ADD kurang lebih sebesar Rp 1,2 Miliar dari Rp 60 Miliar yang dianggarkan di APDBP 2016.

“Alokasi Dana Desa yang akan ditetapkan melalui APBDP tahun ini nilai cukup besar mencapai Rp 60 Miliar. Oleh karena itu para kepala desa harus mengelolanya dengan baik dan benar,” ungkapnya.

Menurutnya, pengelolaan ADD bisa berjalan dengan baik, apabila didukung dengan sumber daya aparatur yang mumpuni dan selalu siap dalam kondisi apapun.

“Karena ADD tahun ini jumlahnya lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, maka pengelolaannya juga harus hati-hati,” katanya lagi.

Peruntukannyapun harus jelas yakni untuk mengentaskan program kerakyatan dan menunaikan hak-hak dasar masyarakat. Bisa digunakan untuk menyukseskan program bedah rumah, membangun jalan usaha tani ataupun perbaikan infrastruktur desa.

“Ini anggaran besar, jadi harus tepat sasaran dan harus dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa,” cetusnya.

Selain dana tersebut dicita-citakan untuk mensejahterakan rakyat, ADD  bisa dipergunakan untuk mendanai sejumlah event yang diselenggarakan oleh desa, semisal agenda adat maupun budaya. Namun, sambung Bupati, yang paling penting dari pengunaan dana itu adalah untuk mengentaskan kemiskinan.

“Jika masyarakat sudah sejahtera dan semua sarana insfrastruktur yang dibutuhkan terpenuhi, maka silahkan digunakan untuk agenda-agenda lainnya. Yang penting terarah dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, ADD tersebut harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, baik pertanggung jawaban anggaran maupun administrasinya. Ia mengingatkan bahwa dalam perspektif hukum, korupsi bukan hanya penyelewengan anggaran, tetapi pertanggung jawaban administrasi yang tidak benar juga merupakan salah satu tindakan korupsi.

“Kalau sumber daya aparaturnya tidak siap mengelola anggaran yang kecil saja, bagaimana bisa mengelola anggaran yang lebih besar lagi. Makanya harus bisa dan siap untuk mengelola anggaran ini,” demikian Bupati. (ktas/kjon)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kabupaten Sumbawa Barat mengancam akan membekukan sejumlah Koperasi…