Bupati KSB Tanggapi Dingin Laporan GMAK Ke KPK

Taliwang, KOBAR – Laporan dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2015 yang disampaikan Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi dingin Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM.

Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, saat dikonfirmasi sejumlah Wartawan menyatakan, jika tuduhan yang dikaitkan dengan dirinya itu tidaklah berdasar. Sebab dana Bansos yang dilaporkan ke KPK itu dibahas di APBD Perubahan 2015, saat dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) kala itu.

“Saya tidak ada kaitan dengan itu. Apalagi saat itu saya sudah tidak menjabat Sekda lagi, sudah mundur Agustus saat itu,” tegasnya.

Menurutnya, penganggaran dan penyaluran Bansos sepanjang tahun 2015 tidak ada yang bermasalah dan semuanya berjalan normal. Beberapa Bansos yang angkanya tinggi pun digunakan sesuai dengan mekanisme anggaran yang berlaku.

“Kalau yang banyak-banyak nilainya itu kan seperti untuk Pilkada. Dan semuanya jelas peruntukannya,” cetusnya.

Bupati kembali menegaskan, jika tuduhan yang dikaitkan dengan dirinya itu tidaklah benar. Apalagi dokumen-dokumen yang dijadikan barang bukti sebagai bahan pelaporan ke KPK itu bukan yang asli.

“Dokumen yang terambil itu kan liar, bukan yang asli. Toh dokumen yang asli, BPK (badan pemeriksa keuangan) kok yang periksa. Dan itu kan (dugaan) sudah dilapor ke sana ke sini (ke aparat penegak hukum lain, selain ke KPK),” jelas Bupati.

Meski mengaku tidak terlibat lagi dalam pembahasan APBDP 2015 dimana dana Bansos yang dilaporkan itu diduga ditetapkan. Bupati menegaskan, prosedur pengelolaan keuangan oleh pemerintah sepanjang tahun 2015 sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Tidak hanya itu, untuk memastikan anggaran pemerintah sudah sesuai penyaluran dan sasarannya, BPK bahkan telah melakukan pemeriksaan dan audit terhadap realisasi anggaran Pemda KSB sepanjang tahun 2015.

“Jadi, tidak ada masalah dengan keuangan kita,” tandas Bupati.

Sebelumnya, GMAK Sumbawa Barat, Kamis (24/3), dikabarkan telah mendatangi kantor KPK di Jakarta, dengan membawa sebundel dokumen pendukung laporannya terkait kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 70 miliar yang terjadi di lingkup Pemda KSB melalui ABPD Perubahan 2015.

Sejumlah oknum pejabat yang dilaporkan ke KPK itu, diantaranya, mantan Bupati Sumbawa Barat, KH Zulkifli Muhadli, mantan Penjabat Bupati Sumbawa Barat, Abdul Hakim, mantan Sekda Sumbawa Barat sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Musyafirin. Selain itu, Pimpinan DPRD Sumbawa Barat, yakni, M Nasir, Iwan Panjidinata dan Fud Syaifuddin. Juga Komisi II DPRD Sumbawa Barat dan Kepala DPPKA Sumbawa Barat.

Laporan  dibawa langsung oleh anggota Dewan Penasehat GMAK, M Yusuf Amaullah dan Ketua GMAK, Joy Agusty H Bachtiar, diterima oleh pihak KPK, Sulkhan Zamzami dengan Nomor Informasi 82474. Setelah menerima laporan itu KPK langsung melakukan telaah terhadap dokumen yang menjadi laporan tersebut. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

One thought on “Bupati KSB Tanggapi Dingin Laporan GMAK Ke KPK

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Kemiskinan adalah momok yang paling ditakuti setiap orang di dunia. Bukan tanpa sebab, masalah kemiskinan…