Pemerintah Bersiaga Hadapi Ancaman PHK di Newmont

Taliwang, KOBAR – Penundaan pengembangan fase ketujuh kegiatan operasional PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) nampaknya akan berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, tidak hanya bagi perusahaan itu tetapi juga karyawan di sejumlah Sub kontraktor. Hal ini membuat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Sumbawa Barat mengambil ancang-ancang menyiapkan langkah antisipasi.

Kepala Disosnakertrans Sumbawa Barat, H Abdul Hamid SPd,  mengatakan, sesuai isi surat Pemerintah Provinsi NTB, Pemkab Sumbawa Barat melalui pihaknya diminta untuk mempersiapkan petunjuk tehnis perlindungan terhadap karyawan, jika keputusan terburuk yang diambil sejumlah perusahaan Sub kontraktor mengurangi  tenaga kerja atau melakukan PHK sepihak akibat Penundaan pengembangan fase ketujuh tersebut.

“Ya, saat ini kita sudah menyiapkan langkah antisipatif agar perusahaan Sub kontraktor tidak mengabaikan hak-hak karyawan yang di PHK,” ungkapnya.

Ia tidak memungkiri pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sebagian Sub Kontraktor saat melakukan PHK kerap mengabaikan hak karyawannya. Padahal sudah menjadi tanggungjawab setiap perusahaan untuk memenuhi atau memberikan apa yang menjadi hak karyawan yang di PHK sesuai regulasi yang diatur.

Untuk itu pengawasan akan diintensifkan guna memastikan perusahaan benar-benar memenuhi kewajibannya.

“Yang jelas kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Biar bagaimanapun perusahaan yang melakukan PHK wajib menyelesaikan hak karyawannya,” tandasnya.

Saat ditanya tentang bagaimana dengan kewajiban Newmont sendiri saat melakukan PHK terhadap karyawannya?, Hamid mengaku tidak begitu khawatir sebab PTNNT selalu konsisten terhadap karyawannya saat melakukan PHK.

“Yang kita khawatirkan itu kewajiban Sub kontraktor,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, langkah antisipasi yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat tengah digodok, sebagai tindak lanjut memorandum yang dikeluarkan manajemen PTNNT, tanggal 23 Februari 2016 lalu. Memorandum itu menegaskan, akibat beberapa tahun terakhir ini harga komiditas logam tidak stabil. Kondisi itu berimplikasi terhadap dukungan finansial operasional PTNNT. Karena itu, hingga saat ini manajemen belum mendapat kepastian dukungan finansial yang mendukung kegiatan investasi, oleh PTNNT dan para pemegang saham. Kondisi itu bahkan berimplikasi terhadap penundaan pengembangan fase ketujuh, hingga kondisi bisnis normal. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

One thought on “Pemerintah Bersiaga Hadapi Ancaman PHK di Newmont

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menuntut penyelenggara negara…