Proyek PL Akan Dibagi Rata?

Kegiatan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah salah satu isu krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebut saja proyek dengan sistem penunjukan langsung (PL), telah memaksa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengeluarkan kebijakan, memerintahkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaporkan semua kegiatan pengadaan barang dan jasa dibawah Rp 200 Juta ke Bupati. Meski beralasan untuk pemerataan, sejumlah pihak menilainya tidak wajar, ada yang menuding sebagai bentuk intervensi Bupati terhadap penunjukan pelaksana proyek, bahkan disinyalir melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalih Pemerintah pun disoal, apa benar karena alasan dugaan KKN dalam penunjukan rekanan selama ini, dan adanya dugaan pungutan fee proyek oleh oknum tertentu, serta praktik jual beli proyek menjadi pertimbangan dalam kebijakan itu?. Jika pun benar untuk pemerataan, pemerintah tentu harus bisa obyektif dan menjunjung tinggi asas keadilan. Jangan biarkan pula ada nuansa politis didalamnya, hingga membuat para rekanan yang sebelumnya berada di gerbong berbeda menjerit karenanya. **

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Sejumlah perusahaan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbawa Barat pada tahun anggaran…