Bupati KSB: TKD Tetap Ada, Tapi Tidak Naik

“Honorer Pun Akan Diperhatikan, Tapi Dana Aspirasi Tetap Dialihkan”

Taliwang, KOBAR – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dipastikan tetap masih bisa menikmati Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Para abdi negara ini masih tetap berhak menikmati pendapatan tambahan tersebut setiap bulannya. Dengan catatan, jumlah TKD yang diperoleh mereka tidak akan mengalami perubahan.

Hal ini disampaikan Bupati KSB, Dr Ir H W Musyafirin MM, Selasa (23/2), saat ditemui sejumlah Wartawan.

‘’Jadi sebenarnya tidak dihapus. TKD tetap ada, karena memang sudah ditetapkan di APBD. Tapi nilainya tidak naik,’’ katanya.

Bupati mengatakan, TKD tetap akan menjadi hak pegawai negeri setiap bulan. Pemberian TKD ini disesuaikan dengan tingkat kehadiran dan disiplin pegawai negeri. Bagi pegawai yang disiplinnya tidak bagus, dipastikan TKD-nya akan dipangkas disesuaikan dengan tingkat kehadiran.

‘’Ini ada kesalahan pemahaman saja. Bukan kita hapus, tapi tidak kita naikkan,’’ jelasnya seraya tersenyum.

Dengan realitas yang ada, TKD akan tetap dipertahankan oleh pemerintah. Tetapi, Bupati berharap agar segenap abdi negara ini fokus menjadi pelayan masyarakat dengan rasa ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh.

“Kami harap PNS tetap bekerja sebagai pelayan masyarakat dengan segenap kemampuan,” timpalnya.

Dilain soal, Pemerintah juga tidak memandang sebelah mata nasib pelayan masyarakat lainnya, yaitu, pegawai honorer. Bupati berjanji, akan mengupayakan besaran insentif yang akan diterima sesuai besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK).

“Untuk pegawai Honorer, insentifnya akan kami naikkan,” katanya.

Sementara itu, beban anggaran yang terdapat di dalam APBD seperti dana aspirasi DPRD, dinyatakan tetap akan ditiadakan dan akan alihkan ke program nyata kepada masyarakat, seperti program jambanisasi 20 ribu warga Sumbawa Barat, seragam sekolah gratis bagi siswa baru mulai dari tingkat TK sampai SMA, BPJS, bantuan untuk masyarakat lanjut usia (Lansia), penyandang catat dan usia tidak produktif. Tidak ketinggalan akses bantuan modal tanpa bunga kepada pedagang bakulan, bantuan sampan nelayan serta peningkatan produktivitas sapi.

‘’Semua itu telah kita susun dalam 100 hari pertama pemerintahan. Fokus utama kita adalah penyediaan jamban untuk 20 ribu warga tidak mampu. Itu harus tuntas dalam waktu 100 hari pertama itu,’’ demikian Bupati. (ktas)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Merebaknya kasus pungutan liar (Pungli) selama proses penyelesaian Program Nasional Agraria (PRONA) 2016…