Pelayanan PPID di KSB Dinilai Belum Optimal

Irawansyah: Katanya Terbuka, Tapi Malah Tertutup

Taliwang, KOBAR – Salah seorang wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat, sangat menyayangkan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), karena dinilai sangat lamban melayani masyarakat yang membutuhkan data informasi seputar program pemerintah di bumi pariri lema bariri. Apalagi situs yang disediakan dalam layanan website tidak bisa memberikan informasi yang memadai.

Dia menginginkan ada perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik, karena keterbukaan informasi publik dapat mengurangi sengketa publik. Dia juga berharap entri semua data informasi publik, agar bisa memaksimalkan keterbukaan informasi. Kepedulian masyarakat ini sebagai upaya perbaikan menyangkut kepentingan umum.

“Kami melihat program itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan leading sector PPID, terkesan tidak melaksanakannya dengan optimal. Kita berharap leading sector terkait bisa berbenah dan menjalankan PPID sesuai regulasi yang berlaku agar pelayanan publik bisa lebih baik lagi,” tandas, anggota DPRD Sumbawa Barat, Irawansyah S.Pd.

Menurutnya, dengan kepedulian masyarakat terhadap pelayanan publik menjadi indikator bahwa masyarakat kita sudah lebih cerdas. Dengan begitu, pemerintah akan lebih hati-hati lagi dalam menggunakan anggaran dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terciptalah masyarakat yang sejahtera.

“Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di situ sudah jelas diterangkan tentang pelayanan keterbukaan informasi publik. Seharusnya ada petugas yang standbye untuk kerja pelayanan,” ucapnya.

Hasil kunjungannya ke beberapa daerah, ia banyak melihat pelayanan prima terwujud dengan baik karena didukung akses dan pengelolaan pelayanan informasi yang baik. Masyarakat bisa mengakses informasi program pembangunan dan menyampaikan aspirasinya dengan cepat dan tepat.

“Dengan demikian, masyarakat bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan secara tepat dan cepat pula,” tambahnya.

Di sisi lain, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya dan mendapat jawaban dari instansi terkait sehingga aspirasi masyarakat bisa terakomodasi dan ditindaklanjuti oleh instansi yang membidangi.

“Itu yang banyak kami lihat didaerah-daerah lain. Pelayanan informasi disampaikan secara akurat, cepat dan tepat,” imbuhnya.

Ia juga menyatakan, pengelolaan informasi belum terintegrasi sempurna sehingga informasi tidak bisa diakses oleh masyarakat.

“Kecendrungan PPID justru terkesan menyampaikan informasi yang sifatnya seremonial saja,” timpalnya.

Dijelaskannya, pemerintah melalui PPID harus berupaya mengamalkan amanat perundangan mengenai keterbukaan informasi publik dengan mengelola informasi dan dokumentasi yang dikuasai dan menyajikannya sesuai aturan perundangan.

Kebebasan dan keterbukaan informasi diharapkan menjadi semangat demokrasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Sebagai pihak yang memiliki kewajiban memberikan informasi lanjut Irawan, PPID harus berperan aktif menangani masalah keterbukaan informasi publik.

“Antisipasi, jangan menunggu persoalan keterbukaan informasi berkembang hingga menjadi sengketa,” tegasnya.

PPID, lanjutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan informasi yang ada di badan publik atau di masing-masing SKPD. Informasi yang harus disediakan bagi publik meliputi informasi yang secara serta-merta, secara berkala, dan informasi setiap saat.

“Atas jenis informasi itu, maka pihak PPID harus merumuskan informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang,” demikian Irawansyah. (ktas)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com