PAN Bakal Jadi “Penonton” Pilkada

Taliwang, KOBAR – Sikap tidak konsisten yang ditunjukkan ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Nusa Tenggara Barat (NTB), bakal berujung gagalnya partai berlambang matahari itu menjadi pengusung pasangan calon Bupati dan wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang direncanakan Desember 2015 mendatang.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Umar Mansyur SH, kepada sejumlah wartawan mengakui jika ada proses atau tahapan illegal yang telah dilalui ketua DPW PAN terkait masalah dukungan untuk pilkada, bahkan terkesan tidak konsisten, karena telah memberikan dukungan kepada beberapa pasangan calon atau menyepakati koalisi untuk mendukung pasangan yang berbeda.

“Sikap tidak konsisten yang dilakukan Muazzim Akbar selaku ketua DPW PAN menjadi pertanyaan besar konstituen, apalagi sikap yang ditunjukkan itu secara jelas melanggar konstitusi partai, dimana dalam amanat yang diperintahkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bahwa sebelum menetapkan dukungan pada Pilkada mendatang, harus dilakukan proses penjaringan lebih awal yang akan dilakukan tim penjaringan bentukan DPD Kabupaten,” timpalnya.

Masih keterangan mantan anggota DPRD KSB itu, langkah yang sedang dilalui DPD PAN KSB saat ini dengan membuka penjaringan kandidat pemimpin Bumi Pariri Lema Bariri selain amanat partai, juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, lantaran salah intrik politik yang dimainkan ketua DPW PAN. “Tanggung jawab kami dari DPD adalah mengembalikan kepercayaan konstituen, termasuk mengembalikan proses sesuai mekanisme yang berlaku,” lanjutnya.

Diakui Umar Mansyur, jika DPD PAN KSB tidak segera melaksanakan proses sesuai amanat partai, maka akan sulit untuk mengajukan pasangan calon atau kandidat yang akan diusung pada Pilkada mendatang, sehingga PAN KSB tidak menjadi partai pengusung atau hanya sebagai penonton pesta demokrasi tersebut. “Kami partai pemenang pemilu, jadi harus berperan aktif dan terlibat pada pilkada mendatang sebagai partai pengusung,” tegasnya.

Menyinggung soal informasi bahwa ketua DPD PAN KSB saat ini tidak lagi dipercayakan kepada dirinya atau DPW telah menunjuk pelaksana tugas (Plt), Umar Mansyur menganggap hal itu tidak mungkin terjadi, karena dirinya menjadi ketua partai pada Musyawarah Daerah (Musda) dan dirinya tidak pernah melanggar konstitusi partai yang bisa menjadi dasar harus diberhentikan oleh DPW. “Saya pemegang sah mandat partai, jadi tidak bisa semena-mena DPW memecat,” timpalnya.

Jika memang benar DPW akan mengeluarkan surat pemberhentian dirinya sebagai ketua DPD, maka Umar Mansyur dengan lantang mengaku akan melakukan perlawanan. “Yang pantas untuk dipecat bukan saya, tetapi ketua DPW, karena telah menunjukkan sikap tidak konsisten sampai berujung munculnya ketidakpercayaan masyarakat,” tandasnya.

Umar Mansyur juga mengingatkan, jika memang ketua DPD PAN KSB akan dijabat oleh Plt, maka akan semakin memastikan bahwa DPD PAN KSB tidak bisa menjadi partai pengusung pada pilkada mendatang, karena kewenangan tanda tangan partai koalisi adalah ketua dan sekretaris, jadi Plt tidak diberikan kewenangan oleh Undang-undang. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebenarnya tidak perlu diingatkan untuk bersikap netral atau tidak…