Dishubkominfo Janji Beri Sanksi Tegas Operator Seluler Yang Membandel

Taliwang, KOBAR – Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan menerapkan sanksi kepada perusahaan telekomunikasi dengan menerapkan pembayaran denda keterlambatan atas pembayaran retribusi jaringan Seluler sampai 2 persen dari tanggungan, lantaran sampai saat ini belum ada yang melakukan transaksi pembayaran atas kewajiban tersebut.

Untuk diketahui, seluruh perusahaan yang bergerak pada jaringan Seluler selaku pemilik tower belum melakukan transaksi pembayaran atas retribusi, lantaran menolak dengan keputusan penetapan besarnya nilai retribusi, jadi belum terealisasi lebih disebabkan selisih perhitungan besarnya retribusi.

Kabid Komunikasi dan Informatika pada Dishubkominfo Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Syaefullah yang dikonfirmasi media ini senin 15/12 kemarin mengakui jika masih terjadi perbedaan jumlah penetapan retribusi antara pihak pemerintah dengan perusahaan jasa Seluler, bahkan sampai saat ini belum ada keputusan atau kesimpulan akhir terkait dengan penerapan retribusi.

Masih keterangan Syaefullah, setelah pemerintah KSB menetapkan besarnya kewajiban retribusi, para perusahaan Seluler melalui Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) pernah meminta untuk dilakukan peninjauan kembali, lantaran dianggap penetapan itu terlalu tinggi, sementara penghitungan yang menjadi dasar pemerintah adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikali dengan 2 persen, maka ketemu kewajiban retribusi.

Pertemuan awal itu sendiri tidak membuahkan kesimpulan, sehingga ATSI meminta ada pertemuan lanjutan dengan mengambil lokasi di Denpasar. Pertemuan itu akan memperlihatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari pembangunan tower, namun pertemuan itu sendiri bukan sekedar tidak membuahkan hasil, namun ATSI sendiri tidak bisa memperlihatkan RAB untuk dijadikan bahan penghitungan kewajiban retribusi.

“Kami sudah kembali melayangkan surat kepada para provider untuk segera merealisasikan tanggung jawab atau kewajiban atas daerah melalui retribusi. Jika sampai akhir Desember tahun 2014 tidak bisa direalisasikan, maka pemerintah akan menetapkan denda, dimana denda itu adalah pembayaran 2 persen dari kewajiban retribusi,” janjinya saat di depan sekretaris Dishubkominfo, Nurjahman.

Ditegaskan Syaefullah, untuk mengikuti keinginan pihak perusahaan Seluler melalui ATSI, maka pemerintah harus melakukan revisi atau perubahan terhadap aturan, sementara aturan yang menjadi pijakan bukan dari Dishubkominfo dan mustahil akan dilakukan perubahan untuk saat ini, jadi kesimpulannya, Dishubkominfo akan tetap melayangkan tagihan untuk dibayarkan melalui rekening kas daerah sesuai dengan penetapannya.

Jika tagihan terealisasi sesuai aturan, maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari keberadaan provider Seluler bisa mencapai Rp. 1,5 miliyar, kalau harus menggunakan perhitungan versi perusahaan, maka pendapatan yang bisa dicapai hanya Rp. 500 juta. “Hasil rapat internal tim, bahwa besarnya kewajiban retribusi tetap pada penghitungan semula dan akan terus ditagih kepada pihak perusahaan,” janjinya lagi.

Sementara Nurjahman pada kesempatan itu lebih menegaskan harapan kepada perusahaan untuk segera merealisasikan kewajiban pembayaran retribusi, sebagai bentuk partisipasi perusahaan terhadap pembangunan di Bumi Pariri Lema Bariri, dan semoga realisasi itu dapat diterima paling telat minggu mendatang. “Kita tunggu saja sampai minggu depan,” ungkapnya singkat.

Informasi yang diterima media ini, para operator seluler telah mengeluarkan ancaman akan menelantarkan pelayanan mereka di KSB, jika pemerintah tetap bersikukuh menerapkan kewajiban retribusi dengan angka estimasi yang ditetapkan. (kimt)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Taliwang, KOBAR - Dalam rangka mencari atlet bola basket berbakat, Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) cabang…