Birokrasi Amburadul

12 hari lagi, tepatnya 20 Nopember 2012, Kabupaten Sumbawa Barat akan genap berusia 9 tahun. Kalau kita merujuk kepada semangat awal untuk menjadikan wilayah kemutar telu menjadi sebuah kabupaten baru dengan misi “Mendekatkan Pelayanan Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Maka wajarlah kalau begitu besar harapan warga untuk mengambil manfaat atas keberadaan kabupaten yang mereka impikan dan perjuangkan.

Sejak kabupaten sumbawa barat berdiri hingga sekarang, sudah 3 periode pemerintahan telah mengelola kabupaten ini, baik eksekutif maupun legislatif. Dengan APBD rata-rata 300 milyar per tahun, luas wilayah 184.902 ha, penduduk 114.951 jiwa (Tahun 2010), dan sumber daya alam yang berlimpah. Tak ayal kalau warga berharap lebih pada akselerasi pembangunan di daerah ini.

Apa lacur, harapan warga tidak sebanding dengan kinerja pengelola pemerintahan di daerah ini alias birokrasi pemerintah. Kenapa birokrasi?. Bukan rahasia lagi, bahwa birokrasi kita sekarang ini tidak berjalan baik. Mata rantai komando sering tidak berjalan dengan baik, kebijakan tidak dirumuskan dengan baik, terutama oleh para pejabat di eselon III dan IV.

Hakekatnya kelembagaan birokrasi meliputi susunan dari suatu tatanan birokrasi pemerintah, tatanan nilai, tatanan sistem dan tata perilaku dari sumber daya manusianya. Lembaga birokrasi adalah suatu bentuk dan tatanan yang membentuk struktur dan kultur sehingga Birokrasi diakui sebagai sebagai salah satu pilar utama penyokong kehidupan masyarakat. Di sisi lain birokrasi juga merupakan pelaksana administrasi pemerintahan, maka secara otomatis birokrasi menjadi titik perhatian masyarakat ketika menyangkut hubungan pelayanan terhadap masyarakat.

KSB sebagai daerah pemekaran baru yang belum berpengalaman tentu masih mengadopsi sistem pemerintahan yang ada yaitu dengan menerapkan sistem pemerintahan yang berbasis manajemen yang lebih menekankan sistem pemerintahannya pada proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih mengedepankan peran pemerintah sebagai layaknya peran manager pada perusahaan/bisnis, dengan proses manajemen gaya sektor swasta yang kental dan selalu waspada terhadap adanya persaingan, mekanisme pasar, upaya mementingkan kepuasan pelanggan, pilihan pelayanan dan nilai dampak usaha.

Namun pada prakteknya lembaga birokrasi yang ada di sini, bukannya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang menjadi objeknya, tetapi birokrasi yang ada lebih cenderung berpihak terhadap kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Sehingga birokrasi menjadi pelayan kelas yang secara ekonomi berkuasa.

Dalam perekrutan orang yang akan mengisi posisi-posisi tertentu dalam birokrasi pemerintahan yang ada, tidak lepas dari sejauh mana kedekatan orang tersebut dengan penguasa atau paling tidak mereka harus menjadi bagian dari komunitas mereka yang berkuasa serta harus patuh terhadap apapun yang diinginkan oleh penguasa. Bahkan orang-orang yang direkrut dalam pemerintahan bukan untuk menunjukan kualitas mereka dalam memberikan pelayanan yang prima sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pemerintahan tetapi justru hanya untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah yang ada.

Proses perekrutan semacam ini hanya akan menghancurkan sistem pemerintahan yang terbentuk karena tidak didasari oleh sikap profesionalisme dalam memberikan pelayanan terhadap publik sebagai obyek dalam sistem pemerintahan yang terbentuk. Sehingga proses perekrutan ini lebih mengarah pada pembentukan dinasti-dinasti kecil dalam sebuah pemerintahan yang ada. Karena itu, sistem pemerintahan seperti ini tidak lebih dari sebuah sistem pemerintahan tradisional dan transaksional, yang tidak akan mampu membawa perubahan masyarakat menjadi lebih baik. Padahal sejatinya lembaga birokrasi sebagai ujung tombak dari administrasi publik, seyogyanya agar rekrutment harus berdasarkan kualifikasi dan kemampuan sehingga nilai manfaat dari keahlian mereka bisa dirasakan oleh masyarakat.

Okelah, memang persoalan birokrasi adalah masalah yang rumit karena menyangkut manusia. Karena mengubah perilaku dan karakter yang sudah membudaya tidak mudah. Tapi tidak mustahil untuk bisa segera dilakukan!?, manakala pemimpin daerah ini memiliki keinginan kuat untuk melakukannya dan yang paling utama adalah suri tauladan. Dirgahayu KSB! (*)

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

2 thoughts on “Birokrasi Amburadul

  1. Bahasa Penghukum buat mereka yang membelot itu yang harus dihilangkan…. tempatkan orang tepat diposisi yang tepat maka KSB akan menjadi Kabupaten Percontohan di NTB… yang Notabene Harapan Kita Semua Masyarakat KSB…

  2. Dan Kami Harap Hukuman itu Cukup sampai disini… Terutama untuk wilayah terpencil seperti LAMUNTET…. Siapa Mau Ke Lamuntet Musim Hujan Begini… Hanya Kami Karena Tanah Kelahiran… Kami ingin Merasakan Pembangunan Sejati di KSB…

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Setelah sekian lama menunggu siapa setelah DR. KH. Zulkifli Muhadli  yang akan maju memperebutkan kursi…