Bupati Sumbawa Barat Minta Intervensi Pemprov Dari Mantar Sampai Bintang Bano

Sumbawa Besar – Membangun sinergi dan connecting dalam membangun NTB adalah sebuah keharusan. Untuk mewujudkan sinergi itu Pemerintah Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi NTB dan Bupati/ Walikota Se-NTB di Sumbawa Besar pada selasa, 19 Juni 2012 dipimpin langsung oleh Gubernur NTB dan bertindak sebagai moderator adalah Wakil Gubernur NTB. Pada kesempatan itu, Masing-masing Kepala Daerah memberikan progress dan kendala pembangunan di daerahnya masing-masing. Yang pasti berbeda-beda. Pada forum itu Bupati Sumbawa Barat minta intervensi Pemprov NTB dari Mantar sampai  Bintang Bano.

Menurut Bupati Sumbawa Barat yang akrab disapa Kyai Zul itu, bahwa dalam upaya peningkatan serapan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat, maka sektor pariwisata menjadi pilihan utama karena NTB masuk pada koridor V MP3EI sebagai pintu masuk pariwisata dan ketahanan pangan. Untuk itu Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Desa Mantar, lokasi syuting film “Serdadu Kumbang” yang disutradarai oleh Ary Sihasale itu sebagai Desa Budaya.

“Di Desa Mantar akan menjadi tempat liburan yang mengasyikkan, di Mantar orang bisa menginap pada pada weekend (sabtu dan minggu), menyaksikan penduduk membajak sawah dengan kerbau, menyaksikan ibu-ibu yang menumbuk padi untuk menghasilkan beras, melihat rumah-rumah adat yang masih asli, dan menikmati indahnya pemandangan dari titik tertinggi itu.  Di Desa Mantar akan banyak ditemukan keunikan yang tidak didapatkan di daerah lain” Ungkap Bupati yang kini dijagokan oleh Tuan Guru Bodak untuk menjadi calon gubernur NTB itu.

Pada kesempatan itu, Bupati Sumbawa Barat juga menegaskan bahwa KSB akan melanjutkan pembangunan Bendungan Bintang Bano yang kini sudah dimulai setelah mendapatkan ijin dari kementerian terkait. Bendungan Bintang Bano akan menelan biaya sekitar 600 milyar rupiah.  Karena Desa Mantar dan Bendungan Bintang Bano adalah bagian dari upaya untuk menerjemahkan masterplan MP3EI bidang pariwisata dan ketahanan pangan dengan koridor wilayah Bali-Nusra maka dibutuhkan intervensi Pemerintah Provinsi NTB.

Pada kegiatan itu pula Bupati Sumbawa Barat mengundang Gubernur NTB secara terbuka untuk datang meninjau lokasi pembangunan Bendungan Bintang Bano dan Desa Mantar sebagai Desa Budaya. “Melalui kesempatan yang baik ini, Saya mengharapkan kehadiran Bapak Gubernur untuk meninjau lokasi pembangunan Bendungan Bintang Bano dan Desa Mantar di Kabupaten Sumbawa Barat”. pinta Kyai Zul pada forum itu.

Selain itu, Bupati Sumbawa Barat juga mengungkapkan tentang masalah minyak tanah yang semakin hari semakin langka sehingga menyusahkan masyarakat. Menurut Bupati Sumbawa Barat, masalah kelangkaan minyak tanah harus segera terselesaikan dengan mempercepat konversi minyak tanah ke gas LPG.

“Kita ini sudah merdeka, pemandangan antre-an minyak tanah cukup membuat pemerintah malu, antre-an seperti itu seperti pemandangan di Negara miskin dan komunis saja. Dan Saya yakin masalah ini juga terjadi di daerah lain. Harapan Saya, masalah ini cepat terselesaikan karena mutlak menjadi tugas pemerintah. Solusinya adalah percepat konversi dari minyak tanah ke gas LPG” cetus Bupati Sumbawa Barat di tengah forum yang dihadiri oleh seluruh Kepala Daerah Se-NTB itu.

Pada kesempatan itu pula, Bupati Sumbawa Barat menegaskan agenda KSB tahun 2012 yaitu 3 tuntas; Tuntas listrik, Tuntas Air Bersih, dan Tuntas Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 3883 rumah tidak layak huni.

“KSB mencanangkan 3 tuntas pada tahun 2012, yaitu Tuntas Listrik, Tuntas Air Bersih, dan Tuntas 3883 Rumah Tak Layak Huni. Saya mohon ke Bapak Gubernur NTB untuk mengintervensi pada Program Tuntas Listrik dan Tuntas Air Bersih tersebut. Untuk Tuntas 3883 Rumah Tak Layak Huni, telah dilakukan kerjasama antara Kemenpera RI-PT. Newmont-Pemkab Sumbawa Barat dan Insya Allah KSB akan menjadi Kabupaten pertama di Indonesia yang bebas rumah tak layak huni. Untuk itu, mohon bantuan Bapak Gubernur untuk mengkomunikasikan kepada Presiden RI agar bersedia meresmikan dan mendeklarasikan KSB sebagai Kabupaten pertama di Indonesia yang bebas rumah tak layak huni dengan model kemitraan antara Pemda-Swasta-Pemerintah Pusat. Insya Allah ini bisa menjadi teladan bagi daerah lainnya” ujar KH. Zulkifli Muhadli dengan nada serius.

Ditambahkan pula oleh Kyai Zul dalam progressnya, bahwa untuk menjalin connecting danpercepatan pembangunan di Pulau Sumbawa, diharapkan kepada seluruh Bupati dan Walikota di Pulau Sumbawa untuk aktif dalam Regional Manajemen Pulau Sumbawa (RMPS) yang berpusat di Poto Tano, menerapkan dengan Perda tentang Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), penyelesaian kasus pertambangan illegal melalui Polda NTB dengan memutusmata rantai zat kimia yang digunakan oleh penambang, dan program Pendidikan gratis yang menyebabkan banyak PJTKI yang protes ke Bupati Sumbawa Barat karena kebijakan itu telah menekan secara drastis minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri sampai 75%.

Pada awal pebicaraannya pada forum rakor tersebut, Bupati Sumbawa Barat menyempatkan memberikan apresiasi dan ucapan Selamat kepada Pemprov atas capaian Opini WTP dari BPK.

“Saya ucapkan Selamat dan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur atas capaian Opini WTP dari BPK-RI. Capaian ini akan menjadi inspirasi bagi Kabupaten/ Kota untuk mencapai hal yang sama” Ujar Bupati Sumbawa Barat mengawali pembicaraannya dan disambut applaus seluruh peserta.

Pada Rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi memberikan respons, alternatif solusi dan rekomendasi-rekomendasi untuk selanjutnya ditindaklanjuti secara komprehensif dan bersama-sama dalam membangun NTB. Sebelumnya rakor serupa dilaksanakan di Kota Bima pada 16 Februari 2012.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan pada forum Rakor Kepala Daerah Se-NTB tanggal 19 Juni 2012 di Sumbawa Besar tersebut adalah:

1. Percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil rakor tanggal 16 Februari 2012 di Kota Bima;

2. Memperkuat koordinasi perumusan program dengan melibatkan unsur penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman;

3. Pemprov dan Pemkab terkait memastikan pembenahan BIL pada bulan Juni ini untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman;

4. Bentuk Tim Provinsi dan Kabupaten untuk penanganan masalah sertifikat ganda, ditargetkan tuntas tahun 2012 ini;

5. Pemprov dan Pemkab menyelesaikan permasalahan batas wilayah, ditargetkan tuntas tahun 2012;

6. Optimalisasi peran TNI dan alat Negara lainnya untuk sukseskan pembangunan NTB;

7. Mendorong upaya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap masalah kejahatan transnasional dan masalah sosial kemasyarakatan;

8. Perkuat forum kerjasama regional antar pulau Sumbawa dan Pulau Lombok untuk mendorong segala potensi daerah untuk mendukung Master Plan MP3EI;

9. Optimalisasi peran Kominda dalam upaya respons dini terhadap tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu kondusifitas daerah;

10. Optimalisasi peran pengawasan dan pembinaan pemerintahan umum di setiap kabupaten/ kota.

Sementara itu, Rekomendasi pada Rakor Kepala Daerah Se-NTB yang diselenggarakan di Kota Bima pada 16 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Hankam, FKPD diharapkan untuk mengintensifkan koordinasinya untuk lakukan respons yang efektif dan cepat dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

2. Memperkuat konsolidasi sosial politik dengan seluruh stakeholder di masyarakat;

3. Intensifkan koordinasi dengan lembaga Negara penegak hukum terutama pada perencanaan program pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

4. Percepatan pelaksanaan rencana aksi penurunan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan kerja, peningkatan taraf  ekonomi masyarakat, peningkatan kekuatan/ potensi sektor pertanian dan pariwisata.

5. Pemenuhan dan penjaminan ketersediaan sembako bagi rakyat;

6. Mengintensifkan dan forum kerjasama regional masing-masing Pulau dan antar Pulau (Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok);

7. Memperkuat komunikasi dengan wakil-wakil NTB baik di DPD-RI maupun di DPR-RI;

8. Melakukan pemenuhan hak sipil masyarakat secara tepat termasuk hak sipil kelompok Ahmadiyah.

Catatan Humas PDE KSB pada Rapat Koordinasi Gubernur NTB dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi NTB dan Bupati/ Walikota Se-NTB, Sumbawa Besar, Selasa 19 Juni 2012. [ak]

KOMENTAR

Komentar

You May Also Like

Leave a Reply

MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
MEMBIDIK REALITAS TERSERAK
Semua Presiden Republik Indonesia punya rumah pribadi. Bukan sekadar rumah, kediaman pribadi itu juga sering…